Krjogja.com - Jakarta - Pada bulan Maret 2024, Indonesia mengalami surplus anggaran pendapatan belanja negara (APBN) mencapai Rp 22,8 triliun atau mencapai 0,10 persen dari PDB.
"Pada pertengahan Maret 2024, APBN terjaga, surplus dengan kinerja secara keseluruhan yang on track. Adapun surplus APBN kita mencapai Rp 22,8 triliun atau mencapai 0,10 persen dari PDB,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam acara konferensi APBNKita di Jakarta, Senin (25/3).
Surplus ini berasal dari pendapatan negara mencapai Rp 493,2 triliun atau 17,6 persen dari target, atau bila dilihat secara tahunan mengalami penurunan sebesar 5,4 persen.Sedangkan belanja negara mencapai Rp 470,3 triliun atau sekitar 14,1 persen dari pagu anggaran atau meningkat 18,1 persen secara tahunan.
Sedangkan keseimbangan primer mencapai Rp 132,1 triliun.
Dikatakan, penerimaan pajak hingga 15 Maret 2024 mencapai 342,88 triliun atau 17,24 persen dari target.
Adapun rincian penerimaan pajak ini PPh non migas mencapai Rp 203,92 triliun atau 19,18 persen dari target. Untuk PPN &PPn BM mencapai Rp 121,92 triliun atau 15,03 persen dari target, untuk PPB dan pajak lainnya Rp 2,56 triliun atau 6,79 persen dari target dan PPh Migas mencapai Rp 14,48 triliun atau 18,95 persen dari target.
"Penerimaan pajak mencatat sedikit perlambatan akibat penurunan signifikan hingga harga komoditas pada tahun 2023 yang akibatnya dirasakan tahun ini. Di luar restitusi penerimaan pajak bruto tumbuh 5,74 persen,” paparnya.
Dipaparkan, untuk penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai 56,5 triliun atau 17,2 persen dari target. penerimaan ini terdiri dari bea masuk mencapai Rp 9,9 triliun atau 17,3 persen dari target. Adapun bea keluar mencapai Rp 3,3 triliun atau 19 persen dari target dan untuk penerimaan cukai mencapai Rp 43,3 triliun atau 17,6 persen.
“Penerimaan kepabeanan dan cukai sedikit terkoreksi sekitar 3,2 persen secara tahunan, ini disebabkan oleh penurunan penerimaan pajak cukai hasil tembakau,” tegasnya.
Dijelaskan, untuk belanja pusat hingga 15 Maret 2024 mencapai Rp 328,7 triliun atau 13,3 persen dari pagu anggaran atau meningkat 17 persen secara tahunan. Adapun rincian belanja tersebut yakni untuk belanja kementerian dan lembaga (K/L) mencapai Rp 165,4 triliun atau 15,2 persen dari pagu anggaran. Dana ini untuk penyaluran bansos dan pelaksanaan pemilu.
Sedangkan belanja non K/L mencapai Rp 163,4 triliun atau 11,9 persen dari pagu anggaran. Dana ini untuk subsidi energi dan pembayaran pensiunan. Sementara transfer ke daerah ( TKD) hingga 15 Maret mencapai Rp 141,4 triliun atau meningkat 20 5 persen dari tahun 2023 yang mencapai Rp 117,39 triliun.
Adapun realisasi TKD ini untuk DAU mencapai Rp 83,9 triliun atau meningkat 7,7 persen secara tahunan, DAK mencapai Rp 30 triliun atau meningkat 105,5 persen secara tahunan, DBH mencapai Rp 16,2 triliun, dana desa Rp 11,1 triliun, DAIS mencapai 0,21 triliun. Sedangkan pembiayaan anggaran melalu penerbitan utang (neto) mencapai Rp 72 triliun atau turun 60,3 persen secara tahunan dari Rp 181,4 triliun. (Lmg)
