Krjogja.com - Jakarta - Rusia akan memulai uji coba pembayaran kripto lintas batas (crossborder) pekan depan dalam upaya untuk menghindari sanksi internasional. Namun, sejumlah pakar sanksi misi itu bakal berhasil.
Lantaran, kebijakan yang disahkan pada akhir Juli 2024 dan segera ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Rusia Vladimir Putin ini tidak mencabut larangan yang ada tentang penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran resmi untuk pembayaran reguler di Rusia. Sebaliknya, malah mengizinkan pembayaran lintas batas dengan kripto.
RUU yang akan mengizinkan pembayaran kripto lintas batas ini dianggap masih belum jelas. Lantaran undang-undang tersebut tidak menentukan aturan untuk transaksi.
Sebaliknya, para ahli menilai undang-undang tersebut menyerahkan kekuasaan kepada Bank Sentral Rusia untuk mengawasi rezim yang eksperimental.
Ekonomi Rusia telah terpukul keras akibat serangkaian sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan negara-negara lain setelah invasinya ke Ukraina.
Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Rusia telah menghadapi 16.500 sanksi dari AS, Inggris, Uni Eropa, Australia, Kanada, dan Jepang.
"Disahkannya RUU ini oleh pemerintah Rusia menandakan kelanjutan dari strategi Rusia yang terus berkembang untuk menghindari sanksi Barat," kata direktur Investigasi Perusahaan Analitik Blockchain Chainalysis, Valerie Kennedy dikutip dari laman CoinDesk.
Uni Eropa telah membekukan sekitar setengah dari total cadangan mata uang asing Rusia, senilai 300 miliar euro (USD 332 miliar), termasuk 70 persen aset sistem perbankan Rusia.
Beberapa bank Rusia diputus sambungannya oleh sistem pengiriman pesan antarbank, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT).
"Sulit bagi Rusia untuk menghindari dolar AS dan euro melalui sistem SWIFT, yang telah menciptakan peningkatan risiko sanksi sekunder," ujar Kennedy. (*)
