Krjogja.com - JAKARTA – Kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memindahkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun dari rekening Bank Indonesia ke bank-bank milik negara (Himbara) mulai menunjukkan efek nyata. Likuiditas perbankan menjadi lebih longgar, dan Bank Indonesia merespons dengan menurunkan BI Rate pada Rapat Dewan Gubernur terbaru.
Langkah itu diharapkan mampu mempercepat transmisi suku bunga perbankan ke sektor riil. Namun, efektivitas kebijakan ini masih menjadi pertanyaan, mengingat perbankan komersial cenderung lambat menurunkan bunga kredit meski BI sudah memangkas suku bunga acuan.
Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, menilai penurunan BI Rate kali ini menjadi sinyal kuat bagi perbankan agar segera mengikuti arah kebijakan moneter. “Selama ini suku bunga kredit baru turun 7 basis poin, sedangkan bunga deposito turun 16 basis poin. Dengan tambahan likuiditas dari pemerintah, kompetisi suku bunga jangka menengah akan semakin ketat, sehingga penurunan bunga kredit seharusnya lebih cepat terjadi,” ujarnya saat diwawancarai di Metro TV.
Baca Juga: Profil Ida Yulidina Istri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Ternyata Pernah Menjadi Model
Menurut Josua, pemangkasan bunga kredit merupakan syarat utama agar sektor riil dapat bergerak lebih dinamis. Tanpa itu, stimulus fiskal maupun moneter berpotensi tertahan di sistem perbankan tanpa benar-benar masuk ke dunia usaha. “Kalau kredit tak tersalurkan, efek domino ke konsumsi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja akan terbatas,” tambahnya.
Di sisi lain, tantangan terbesar justru ada pada kepercayaan konsumen. Data survei konsumen Bank Indonesia menunjukkan tren penurunan indeks keyakinan, meski masih berada di level optimistis. Pada Agustus 2025, indeks kepercayaan konsumen berada di angka 117,2, turun dibandingkan Juli yang mencapai 118,1. Penurunan terutama terjadi pada aspek ekspektasi ekonomi dan ketersediaan lapangan pekerjaan.
Kondisi ini membuat sektor riil belum sepenuhnya berani melakukan ekspansi. Undisbursed loan atau kredit yang sudah disetujui tetapi belum dicairkan masih tinggi, mencapai lebih dari Rp2.300 triliun hingga Agustus 2025. Artinya, pelaku usaha masih ragu memanfaatkan fasilitas kredit meskipun biaya pinjaman mulai turun.
Baca Juga: Hadirkan 'Creator Fest 2025' BRI Siapkan Wadah Kreativitas Masyarakat
Josua menekankan bahwa kebijakan fiskal harus berjalan beriringan dengan moneter. Paket insentif fiskal yang diumumkan pemerintah, termasuk dukungan terhadap industri manufaktur padat karya, dinilai sangat krusial untuk memulihkan optimisme dunia usaha. “Kalau sektor padat karya kembali tumbuh, daya serap tenaga kerja akan meningkat, dan itu otomatis mengangkat konsumsi rumah tangga,” jelasnya.
Selain itu, faktor eksternal juga perlu dicermati. Penurunan Fed Fund Rate di Amerika Serikat memang memberi ruang bagi BI untuk menurunkan suku bunga tanpa khawatir terjadi arus keluar modal (capital flight). Namun, ketidakpastian geopolitik global tetap menjadi risiko yang bisa menggoyang stabilitas rupiah.
Meski demikian, Josua optimistis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat. Menurutnya, kombinasi antara kebijakan likuiditas ala “Purbaya Effect” dan arah moneter BI yang lebih akomodatif berpotensi menjadi katalis bagi kebangkitan sektor riil, asalkan diikuti perbaikan iklim investasi dan pemulihan keyakinan konsumen.
Kini bola ada di tangan perbankan dan pelaku usaha. Apakah mereka siap bergerak cepat memanfaatkan ruang likuiditas dan suku bunga rendah, atau justru tetap berhati-hati hingga stimulus kehilangan momentum? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah perekonomian Indonesia dalam beberapa bulan ke depan. (*)
