YOYA - Dalam rangka memperkuat sinergi dan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi syariah di tengah dinamika ekonomi nasional, Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (HIMBARSI) DPW DIY bekerja sama dengan Bank BPD DIY Syariah dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DIY menyelenggarakan kegiatan Sharia Economic Outlook 2026 bertema “Sustainability Perbankan Syariah di Tengah-Tengah Ketidakpastian Perekonomian Nasional: Tantangan dan Peluang.”
Kegiatan ini dibuka secara resmi dengan sambutan Ketua HIMBARSI DPW DIY Kholid, S.Pd., M.M., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas dukungan dan partisipasi dalam kegiatan ini.
“Acara ini bukan hanya sebagai forum ilmiah, tetapi juga ruang refleksi dan proyeksi untuk menatap 2026. Melalui diskusi dan kolaborasi lintas lembaga, kita ingin memastikan BPRS memiliki arah kebijakan dan strategi yang relevan terhadap percepatan digitalisasi dan perubahan perilaku nasabah,” jelasnya.
Baca Juga: Purbaya Tegaskan Disiplin Fiskal-Moneter, Skema Burden Sharing dengan BI Dihentikan
Dalam paparannya, Prof. Edi Suandi Hamid menegaskan pentingnya keberlanjutan (sustainability) dalam industri perbankan syariah, tidak hanya dari sisi ekonomi, namun juga dari aspek sosial dan lingkungan.
“Perbankan syariah harus mampu membuktikan bahwa ia bukan hanya alternatif sistem keuangan, tetapi juga solusi bagi pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ketidakpastian global, prinsip kehati-hatian dan keberkahan (barakah) menjadi nilai tambah yang tak tergantikan,” tuturnya.
Selain itu, Deputy Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DI Hermanto, menyampaikan data terkini mengenai perkembangan perekonomian regional DIY dan nasional, serta menyoroti peluang sektor keuangan syariah dalam mendukung stabilitas ekonomi daerah.
“Pertumbuhan ekonomi DIY relatif stabil di tengah ketidakpastian global. Namun, untuk menjaga momentum tersebut, dibutuhkan sinergi antara perbankan syariah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah, termasuk digitalisasi sistem pembayaran dan penguatan pembiayaan produktif,” jelasnya.
Sementara Priyonggo Suseno menyoroti arah kebijakan ekonomi makro dan proyeksi Ekonomi Islam Indonesia 2026 dengan menekankan pentingnya sinergi antara ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.
“Kita sedang menuju fase konsolidasi ekosistem ekonomi syariah. BPRS harus menjadi bagian penting dari rantai nilai halal yang terhubung dengan UMKM, industri halal, dan wisata ramah muslim. Tahun 2026 akan menjadi tahun pembuktian bagi daya tahan lembaga keuangan syariah lokal,” paparnya.
