YOGYA - Pemda DIY dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY bersama SKPD maupun pihak terkait lainnya akan terus menggelar operasi pasar dan pasar murah sesuai permintaan hingga akhir 2022.
Kedua kegiatan tersebut sebagai upaya pengendalian inflasi daerah khususnya menghadapi momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru) nantinya.
Kepala Disperindag DIY Syam Arjayanti menyampaikannya pasar murah ini diberikan kepada kabupaten/kota sebanyak dua kali di DIY. Setiap pelaksanaan pasar murah masing-masing mendapatkan alokasi beras sebanyak 40 ton.
Pasar murah ini telah terlaksana di Bantul, Gunungkidul dan Sleman, sedangkan Kulonprogo akan melakukan sendiri maka tidak mengambil alokasi kuota yang disediakan Pemda DIY.
"Total anggaran yang telah kami miliki buat mendanai khusus operasi pasar maupun pasar murah bersubsidi biaya angkut sebesar 1,95 miliar atau bagi subsidi biaya angkut dan targetnya sebanyak 958 ton beras sampai akhir 2022 ini. Lalu pelaksanaan ada yang disiapkan untuk pasar murah dan operasi pasar khususnya untuk menghadapi Nataru nantinya," tandasnya.
Selain itu, Syam menyebut Pemkot Yogyakarta pun telah melaksanakan pasar murah di 14 Kemantren, masing-masing mendapatkan kuota 6 ton.
Selanjutnya Pemkab Kulonprogo juga melakukan kegiatan serupa. Alokasi anggaran biaya kirim bahan pokok bersubsidi ini sangat diperlukan , khususnya dalam menjaga kestabilan inflasi.
"Perihal stok komoditi bahan pokok pun dipastikan mencukupi kebutuhan ataupun permintaan masyarakat meski kebutuhan masyarakat saat ini tengah di atas produksi yang dihasilkan. Khusus beberapa bahan pokok pangan, faktor produksi ini sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca," tandasnya.
Menurut Syam, komoditi bahan pangan yang harus diwaspadai kenaikan harganya adalah sayuran karena gagal panen dan banjir. Kemudian produk ternak khususnya ayam baik daging dan telurnya karena mudah terserang penyakit sehingga perlu diwaspadai di akhir tahun.
"Jika ada stok ketersediaan bahan pangan yang produksinya terganggu atau menipis kami akan berkoordinasi Perum Bulog setempat. Kita pun masih punya stok untuk subsidi biaya distribusi, apabila ada kekurangan bisa bekerjasama dengan distributor dengan diberikan subsidi sebesar Rp 2.000/kg untuk mendatangkan dari daerah lain," ungkapnya.
Alokasi subsidi biaya distribusi yang terealisasi sebesar Rp 1 miliar sehingga masih tersisa Rp 950 juta. Sekali lagi anggaran ini dikucurkan APBD reguler Pemda DIY dalam rangka pengendalian inflasi yang saat ini masih tinggi di atas 6 persen. (Ira)