Berikut, Upaya Pemerintah RI Lakukan Transformasi Ekonomi

JAKARTA, KRJOGJA.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan  bahwa  Indonesia saat ini tengah menuju transformasi ekonomi melalui upaya peningkatan daya saing, perbaikan iklim investasi, dan percepatan pertumbuhan ekspor.

“Di tengah kondisi perekonomian global yang penuh tantangan, fundamental ekonomi Indonesia tetap sehat. Indonesia masih mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkualitas tinggi di kisaran 5 persen  pada tahun 2019, dengan pendorong utama berasal dari konsumsi dan investasi domestik,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto disela sela acara World Development Report (WDR) edisi tahun 2020 yang mengangkat tema 'Trading for Development in the Age of Global Value Chains', di Jakarta, Selasa (28/1).

 Dikatakan, Indonesia terus meningkatkan daya saing dan iklim investasinya. Menurut Menko Airlangga, saat ini seluruh Credit Rating Agency telah mengakui Indonesia sebagai negara layak investasi dengan resiko rendah. "Terlebih lagi, Indonesia juga secara konsisten meningkatkan peringkat ease of doing business (EoDB) sejak 2015. Hal ini didukung juga oleh peningkatan skor Indeks Persepsi Korupsi selama enam tahun terakhir,” tegasnya.

 

Airlangga mengatakan Indonesia juga berencana untuk meningkatkan peran dalam skema Rantai Nilai Global (Global Value Chains/GVC) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan pekerjaan bergaji tinggi.

"Ini merupakan waktu yang tepat bagi kita untuk meningkatkan partisipasi dalam GVC dan menjadi pemain global utama dalam revolusi industri keempat. Tentu saja kita perlu menarik lebih banyak investasi untuk dapat melakukan hal tersebut,”katanya.

Guna memperkuat dan memperluas peran Indonesia dalam GVC sehingga menjadi negara dengan industri manufaktur dan jasa yang maju, pemerintah pun menjalankan sejumlah strategi berdasarkan program prioritas pemerintah, mulai dari penyederhanaan regulasi melalui Omnibus Law (khususnya RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Perpajakan) hingga implementasi Online Single Submission (OSS) versi terbaru. Upaya ini pun sejalan dengan rekomendasi kebijakan yang tertuang dalam WDR 2020 ini. (Lmg)