JAKARTA, KRJOGJA.com - BPJS Ketenagakerjaan telah melalui tiga proses audit yakni dua audit untuk Laporan Keuangan (LK) dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja Suhartono, sedang satu audit untuk Laporan Pengelolaan Program (LPP) dilakukan oleh KAP Doli Bambang Sudarmaji dan Bambang.
"Hasilnya, dari ketiga audit tersebut menyatakan  LK maupun LPP BPJS Ketenagakerjaan disajikan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," kata Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto dalam acara buka puasa bersama di Jakarta, Rabu (21/6/2017). Dalam hal perolehan WTP ini adalah apresiasi yang ke 24 kalinya semenjak masih berbentuk PT Jamsostek (Persero) dari tahun 1992 hingga sekarang.
Semua pelaksanaan audit ini merupakan wujud kepatuhan dan transparansi pengelolaan jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pencapaian ini, menurut Agus didapatkan BPJS Ketenagakerjaan dari hasil kerja keras manajemen dan karyawan sepanjang tahun 2016 yang didukung oleh semua pemangku kepentingan. Tercatat, sebanyak 361.972 perusahaan dengan 22,63 juta tenaga kerja terdaftar menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan periode 31 Desember 2016.Â
Kontribusi iuran yang diterima BPJS Ketenagakerjaan sepanjang tahun 2016 mencapai Rp48,62 Triliun. Sedangkan pembayaran Jaminan total tercatat Rp19,56 Triliun, yang terbagi atas pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp832,78 Milyar, Jaminan Hari Tua (JHT) Rp17,97 Triliyun, Jaminan Pensiun (JP) Rp161,75 Milyar dan Jaminan Kematian (JKm) sebesar Rp594,13 Milyar. (Ful)