JAKARTA (KRjogja.com) - Moda transportasi kereta api untuk angkutan barang dan jasa masih dianggap belum optimal penggunaannya. Akibatnya, ada ketidakpastian penyaluran barang dan jasa di wilayah timur dan barat Indonesia.Â
Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Bahrullah Akbar mengatakan, pemerintah seharusnya lebih berfokus lagi dengan nasib perkeretaapian barang dan jasa yang masih kurang diminati perusahaan.
"Keberadaan perkeretaapian ini merupakan sektor yang penting. Untuk itu kita perlu lakukan beberapa kajian, apa saja yang menjadi penyebab belum maksimalnya penyaluran barang dan jasa menggunakan transportasi tersebut. Ini untuk mendorong pembangunan yang merata," ungkapnya di Stasiun Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (28/2/2017).Â
Menurutnya, sampai saat ini penyaluran barang dan jasa masih berfokus di wilayah berpenduduk ramai seperti di pulau Jawa. Sehingga terjadi ketimpangan dalam penyebaran barang dan jasa tersebut. "Hampir semua terserap di wilayah barat dan hampir semua ada di pulau Jawa. Jadi saya ingin tekankan bagaimana kita dapat menyeimbangkan penyaluran barang dan jasa di wilayah barat dan timur," ungkapnya.Â
Dia berharap adanya solusi yang tepat dalam menyalurkan barang dan jasa. Sehingga, tidak ada lagi anggapan bahwa pemerintah hanya fokus membangun wilayah barat terutama di pulau Jawa. (*)