JAKARTA (KRjogja.com) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Dirjen (Perdirjen) Nomor Per-11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
Perdirjen Pajak itu terbit pada 29 Agustus 2016, Dalam aturan turunan UU Pengampunan Pajak yang menegaskan masyarakat berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp 4,5 juta per bulan seperti buruh, pembantu rumah tangga, nelayan, petani, pensiunan, tidak peril ikut tax amnesty.
"Masyarakat berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp 4,5 juta per bulan, buruh, pembantu rumah tangga, nelayan, petani, pensiunan, dan penerima harta warisan di bawah PTKP tidak perlu ikut tax amnesty," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi, di Jakarta, Selasa (30/08/2016).
Dikatakan, wajib pajak berhak untuk tidak ikut tax amnesti asalkan melaporkan harta tambahan melalui pembentulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan. Namun, Dirjen Pajak mengancam akan mengenakan denda pajak sebesar 200 persen dari tambahan penghasilan wajib pajak bukan peserta tax amnesty, jika suatu saat petugas pajak menemukan adanya harta tambahan yang belum dilaporkan.
   Â
"Wajib pajak berhak untuk tidak ikut tax amnesti asalkan melaporkan harta tambahan melalui pembentulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan. Namun khusus kalangan wajib pajak tersebut, dijamin tidak akan dikenakan denda pajak 200 persen dari tambahan penghasilan atas harta tambahan yang ditemukan petugas pajak nantinya,†tegasnya.
Dijelaskan, Dirjen Pajak membatasi hanya tambahan harta yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT. Kriteria harta tambahan yang dimaksud Ken antara lain harta warisan atau harta hibah yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan. (Lmg)