Krjogja.com - YOGYA - Pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Penyaluran KUR di DIY mencapai Rp2,1 triliun yang diterima 41.283 debitur sampai 30 Juni 2023 yang terkontraksi Rp1,6 triliun (yoy) atau 43,2 persen.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIY Agung Yulianta menyampaikan hal ini disebabkan karena penyaluran KUR baru dimulai pada Februari 2023 menunggu petunjuk pelaksanaan penyaluran KUR dari Menko Perekonomian. Selain itu, persyaratan debitur yang pernah mendapatkan kredit
komersial tidak berhak lagi mendapatkan KUR.
"Penyaluran tertinggi KUR pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp853 miliar yang diterima oleh 14.592 debitur. Dari sisi skema penyaluran, realisasi KUR di dominasi skema KUR Mikro dengan pagu pinjaman sampai Rp100 juta dan jumlah debitur 33.949 serta total penyaluran Rp1,4 triliun," katanya di Yogyakarta, Minggu (6/8/2023).
Agung mengatakan penggunaan transaksi nontunai dalam pelaksanaan APBN terus diakselerasi dan dimasifkan. Hal tersebut guna meminimalkan terjadinya potensi-potensi kesalahan dan fraud, sehingga meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
"Penyaluran belanja negara secara cashless sepanjang triwulan II 2023 mencapai 99,3 persen atau sejumlah Rp 10,51 triliun yang terbagi menjadi 99,2 persen langsung ditransfer ke penerima. Sedangkan 0,1 persen dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)," tandasnya.
Utilisasi KKP dalam pengelolaan keuangan negara, disebut Agung mengalami peningkatan 11,36 persen dari triwulan II 2022. Stabilitas perekonomian dan kinerja APBN triwulan II 2023 menjadi fondasi yang kokoh untuk pelaksanaan APBN 2023. Namun, Pemerintah tetap waspada terhadap tantangan ke depan berupa ketidakpastian global yang akan berdampak pada perekonomian nasional sepanjang 2023.
"Pemerintah akan terus berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi di level 5 persen sekaligus tingkat inflasi tetap rendah agar daya beli masyarakat terjaga. Hal tersebut akan diwujudkan melalui sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektoral antara Pemerintah bersama otoritas terkait yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan," imbuh Agung. (Ira)