KRjogja.com - SLEMAN - Kinerja APBN DIY menunjukkan tren yang positif sampai dengan 31 Agustus 2023. APBN yang sehat dan kuat menjadi instrumen untuk melindungi masyarakat dan menjaga momentum ekonomi untuk tetap tumbuh dan pulih.
Pada sisi Penerimaan Negara, realisasi Pendapatan dan Hibah yang tercatat sebesar Rp5,65 triliun atau 70,30 persen dari target. Pendapatan dan Hibah tumbuh 9,68 persen (yoy).Pada sisi Pengeluaran Negara, kinerja Belanja Negara Wilayah DIY sampai dengan 31 Agustus 2023 sebesar Rp14,13 triliun atau tumbuh 6,32%.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DPb) DIY Agung Yulianta mengatakan
penerimaan perpajakan memberikan andil yang besar dalam peningkatan kinerja Pendapatan dan Hibah Rp 4,02 triliun tumbuh 7,89 persen apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak 2022 pada periode yang sama. Kenaikan terbesar disumbang penerimaan PPN sebesar 29,91% yoy, PPN dan PPnBM mengalami pertumbuhan 27,6% secara total.
Baca Juga: Komitmen Kuat pada Sustainable Financing, BRI Kembali Terbitkan Green Bond, Cek Jadwalnya !
"Kenaikam tertinggi terjadi di jenis pajak PPN Dalam Negeri yang masih dipengaruh kenaikan tarif PPN 2023. Sedangkan PPN Impor mengalami sedikit penurunan, dikarenakan belum terulangnya import atas bahan baku seperti tahun sebelumnya, serta adanya salah setor yang dilakukan pemindahbukuan atas PPnBM Dalam Negeri," ujarnya di Yogyakarta, Minggu (1/10/2023).
Agung menyatakan penerimaan pabean secara akumulatif Agustus 2023 mengalami peningkatan 72,19% (yoy) dipengaruhi peningkatan penerimaan Bea Masuk yang berasal dari BC 2.5 asal Gudang Berikat yang bersifat insidentil. Penerimaan cukai secara akumulatif mengalami peningkatan sebesar 42,41% (yoy) dipengaruhi peningkatan penerimaan cukai yang berasal dari pelunasan cukai yang mendapatkan fasilitas penundaan pembayaran. Sementara penerimaan PNBP mengalami pertumbuhan sebesar 14,37% yang dipengaruhi kenaikan PNBP lainnya Rp123,04 miliar atau 43,80% (yoy).
"Realisasi terbesar PNBP Lainnya ditopang Pendapatan Biaya Pendidikan dan Jasa Pendapatan Kepolisian masing masing senilai Rp71,96 miliar dan Rp123,14 miliar. Selain itu, Pendapatan Pelayanan Pertanahan juga menyumbangkan kinerja signifikan Rp43,48 miliar," katanya.
Baca Juga: Merdeka Belajar dan Berbudaya Praktik Pancasila
Seiring dengan pendapatan dan hibah, Agung menyampaikan dua komponen utama Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa mengalami kenaikan. Belanja Pemerintah Pusat mengalami pertumbuhan 7,93% dipengaruhi kinerja belanja barang tumbuh 27,62%. Sementara itu, realisasi penyaluran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa l Rp7,17 triliun. Komponen TKDD tumbuh 4,81% ditopang kenaikan penyaluran DAK Non Fisik Rp265,26 miliar (23,96% YoY).
Pemerintah juga hadir dalam pengembangan UMKM, dukungan tersebut dalam bentuk subsidi bunga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan akhir Agustus 2023, penyaluran KUR sudah mencapai Rp3.225 miliar untuk 60.961 debitur dengan penyaluran tertinggi berada di Kabupaten Sleman Rp997,83 miliar untuk 16.831 debitur.
"Sedangkan untuk penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp36,29 miliar untuk 9.538 debitur, dengan penyaluran tertinggi berada di Kabupaten Gunungkidul Rp12,32 miliar untuk 3.470 debitur.," tambah Agung. (Ira)