Krjogja.com Yogya - Sebagai pengawalan pencapaian arah kebijakan APBN 2024, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) DIY menggelar Executive Dialogue untuk meningkatkan komitmen dan sinergitas level pimpinan wilayah dalam pengelolaan anggaran di Treasury Learning Center DJPb DIY, Kamis (7/3) lalu.
Kegiatan bertema.“Spending Better untuk Mewujudkan Layanan Publik Berkualitas dan Kesejahteraan Masyarakat” tersebut diikuti Pimpinan 24 satuan kerja mewakili eselon Il Kementerian Negara/ Lembaga (K/L) di wilayah DIY.
Kepala Kanwil DJPb DIY Agung Yulianta, menyampaikan tahun 2023 telah dilalui dengan catatan menggembirakan bagi pencapaian pendapatan dan belanja negara. Kinerja Pendapatan di regional DIY mencapai Rp9,09 triliun tumbuh 4,95 persen yoy. Belanja negara terealisasi Rp22,86 triliun tumbuh 6,04 persen (yoy). Melalui berbagai tantangan, pelaksanaan anggaran pada 2023 tetap fokus mendukung pilar transformasi ekonomi sebagai bagian pencapaian visi Indonesia emas 2045.
" Peran APBN sebagai shock absorber melalui fungsi distribusi, stabilisasi, dan alokasi dijabarkan melalui program yang bersifat jangka pendek dan menengah. Program jangka pendek berupa pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan investasi," tuturnya.
Agung menyampaikan program jangka menengah meliputi SDM yang berdaya saing, Pembangunan Infrastruktur, simplifikasi regulasi, hilirisasi aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi, dan ekonomi hijau. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran2023 menjadi lesson learned dengan mitigasi yang perlu dilakukan di tahun 2024.
"Meliputi peningkatan kualitas perencanaan, akselerasi dan pengawalan program/kegiatan/proyek yang menjadi prioritas RPJMN 2020 - 2024, percepatan pengadaan barang dan jasa. Berikutnya penyaluran dana bansos secara akurat, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Hibah yang akuntabel, serta pengetatan pengendalian internal, " jelas Agung.
Acara diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada K/L di wilayah Kanwil DJPb DIY yang menunjukkan upaya maksimal dalam menjaga konsistensi perencanaan dan realisasi belanja melalui Kualitas Perencanaan Anggaran Award Periode TA 2023. Kategori K/L dengan satu sampai dengan tiga satker yaitu peringkat pertama BPKP, kedua BPK dan ketiga RRI.
"Kategori K/L dengan empat sampai dengan delapan satker yaitu BNN, BPS dan BPN. Sedangkan Kategori K/L dengan lebih dari delapan satker diraih Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung," imbuh Agung. (Ira)