Krjogja.com — Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) merupakan program strategis pemerintah untuk melindungi masyarakat menghadapi berbagai kerentanan, yang merupakan pelaksanaan amanat konstitusi Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait.
Perlinsos pada masa krisis ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan. Besaran Perlinsos setiap tahun mengalami fluktuasi sejalan dengan tantangan perekonomian Indonesia. Sejak tahun 2020, besaran Perlinsos berada di atas Rp 440 triliun.
Anggaran Perlinsos tahun 2023 dengan Pagu sebesar Rp 476 triliun, telah terealisasi sebesar Rp 443,4 triliun. Sedangkan untuk Tahun 2024 ditetapkan Pagu sebesar Rp 496,8 triliun sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024.
“Kenaikan anggaran Perlinsos 2024 utamanya disumbang oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan juga pergerakan nilai tukar Rupiah. Kenaikan harga dan nilai tukar tersebut berimplikasi pada kenaikan alokasi subsidi energi 2024 jika dibandingkan realisasi subsidi energi 2023, juga kenaikan Volume BBM dari 16,5 juta K/L menjadi 19,5 juta K/L. Anggaran Perlinsos terbesar berupa subsidi untuk BBM, Listrik, LPG 3kg, Pupuk, PSO, dan Kredit Program dengan share 58,3 persen pada 2023 dan 55,9 persen pada 2024, yang mengalami kenaikan sebesar Rp 19,4 triliun di tahun 2024,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menghadiri Sidang PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi Jakarta, Jumat (5/4).
Dikatakan, sejak September 2023, berbagai negara termasuk Indonesia mengalami dampak terjadinya El-Nino, di mana beberapa tempat produksi pangan terutama beras mengalami gangguan. Hal tersebut membuat pasokan pangan pokok seperti beras mengalami gangguan, yang berdampak siginifikan terhadap masyarakat, terutama masyarakat miskin.
Mengantisipasi hal tersebut, beberapa negara melakukan kebijakan bantuan sosial. Contohnya Singapura yang memberikan 800 dolar Singapura per orang untuk mengatasi kenaikan biaya hidup dengan anggaran sebanyak 1,1 milliar dolar Singapura (sekitar Rp1 3 triliun). Selain itu, India juga memberikan bantuan sereal gratis bagi 800 juta orang dengan jumlah anggaran sebesar 142 miliar dolar AS (sekitar Rp 2.200 triliun).
Selain bantuan sosial dalam rangka mitigasi dampak El Nino, bantuan sosial juga diterapkan di beberapa negara terutama untuk mengatasi dampak inflasi, antara lain Malaysia dengan Bantuan Keluarga Malaysia untuk 8,7 juta keluarga (25,4 persen Penduduk) dengan total anggaran 7,8 miliar ringgit Malaysia (setara Rp 25 triliun), Filipina dengan Bantuan tunai untuk 2,3 juta petani beras senilai 12,7 miliar Peso Philipina (setara Rp 3,47 triliun) mulai September 2023, India dengan Bantuan Pangan untuk 800 juta orang senilai 24 miliar dolar AS (setara Rp 372 triliun) serta Subsidi Pangan dan Pupuk senilai 25,5 miliar dolar AS yang dikeluarkan November 2023 dan berlaku mulai Januari 2024, dan Singapura dengan Paket Dukungan Biaya Hidup untuk 2,5 juta orang senilai 1,1 miliar dolar Singapura mulai September 2024.
Amerika Serikat juga memberikan bantuan pada September 2023 dalam bentuk Program SNAP (Food Stamp) untuk 41,2 juta orang atau 21,6 juta rumah tangga senilai 291-1.751 dolar AS /rumah tangga, paket bantuan inflasi senilai 17 juta dolar AS (setara Rp 252 miliar), dan perlindungan dampak perubahan iklim ekstrim senilai 53,9 miliar dolar AS (setara Rp 835 triliun).
“Penerima Bantuan Sosial di Indonesia, misalnya Bantuan Pangan yang sebanyak 22,0 juta orang (7,9 persen dari penduduk), jauh lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia sebesar 25,6 persen penduduk, Singapura sebesar 41,7 persen penduduk, India sebesar 55,6 persen penduduk, dan Amerika Serikat sebesar 12,1 persen penduduk,” Airlangga.
Adapun jenis Perlinsos terdiri dari Bantuan Sosial Reguler, Program Perlinsos Lainnya, dan Program Perlinsos pada Kondisi Tertentu. Program Bantuan Sosial Reguler terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, dan PBI JKN. Kemudian, Program Perlinsos Lainnya terdiri dari BLT Dana Desa, Pembiayaan Ultra Mikro (Umi), Subsidi energi dan non energi, dan Iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Sedangkan Program Perlinsos Pada Kondisi Tertentu mencakup berbagai bantuan yang dikeluarkan ketika terjadi Pandemi Covid-19 seperti bansos paket sembako PPKM hingga bantuan subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh dalam masa Covid-19, ketika terjadi kenaikan harga komoditas global seperti kenaikan harga minyak di tahun 2022, dan ketika terjadi risiko global di Tahun 2023 dan 2024 seperti BLT El Nino dan Bantuan Pangan.
Dikatakan, BMKG dan beberapa Pusat Iklim Dunia telah mengeluarkan prediksi bahwa El Nino terus bertahan pada level moderat hingga periode Desember 2023-Januari-Februari 2024 (BMKG, Oktober 2023) yang berdampak kepada penurunan produksi beras. Defisit produksi beras terhadap konsumsi terjadi pada Juli 2023 hingga Februari 2024 sebesar 5,88 juta ton. Selain itu, terdapat kenaikan harga beras global, di mana harga beras global pada bulan Januari 2024 (yoy): Thailand 624 dolar AS /ton (naik 27,65 persen); Vietnam 614 dolar AS /ton (naik 41,95 persen). (Lmg)