Krjogja.com Jakarta — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, surplus APBN Indonesia pada triwulan I tahun 2024 sebesar Rp 8,1 triliun atau 0,04 persen dari PDB.
“Kinerja APBN pada triwulan I tahun 2024 cukup baik, didorong belanja dan pendapatan negara yang terkendali, namun perlu diwaspadai perlambatan dan normalisasi ke depannya,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara konferensi pers APBNKita di Jakarta, Jumat (26/4).
Dikatakan, pendapatan negara mencapai Rp 620,01 triliun atau 22,1 persen dari target. Pencapaian pendapatan ini menurun sebesar 4,1 persen secara tahunan atau year on year (yoy).Sedangkan belanja negara mencapai Rp 611,9 triliun atau 18,4 persen dari pagu anggaran atau meningkat 18,0 persen secara yoy.
Adapun keseimbangan primer mencapai Rp 122,1 triliun. Serta pembiayaan anggaran mencapai Rp 84 triliun atau 16,1 persen dari APBN. Sedangkan transfer ke daerah mencapai Rp 184,3 triliun atau 21,5 persen dari APBN.
Dijelaskan untuk penerimaan negara dari perpajakan mencapai Rp 462,9 triliun atau 20 persen dari target APBN. Dengan rincian penerimaan dari sektor pajak hingga 32 Maret 2024 mencapai Rp 393,91 triliun atau 19,8 persen dari APBN serta penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 69, 0 triliun atau 21,5 persen.
Dijelaskan, untuk penerimaan dari PPh non migas mencapai Rp 220,42 triliun (20,73 persen dari target), PPN &PPnBM sebesar Rp 155,79 triliun (19,20 persen Dari target), PPh Migas sebesar Rp 14,53 triliun atau 19,02 persen dari target. Serta PBB dan pajak lainnya mencapai Rp 3,17 triliun atau 8,93 persen dari target.
“Penerimaan pajak mengalami perlambatan akibat penurunan signifikan harga komoditas pada tahun 2023, yang akibatnya baru dirasakan pada tahun ini. Di luar restitusi, penerimaan pajak bruto tumbuh positif yakni sebesar 0,64 persen,” tegasnya.
Dipaparkan untuk penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 69,0 triliun atau 21,5 persen dari target APBN. Penerimaan ini mengalami penurunan sebesar 4,5 persen secara yoy. Adapun rinciannya, penerimaan bea masuk mencapai Rp 11,8 triliun atau 20,6 persen dari target. Penerimaan ini mengalami penurunan sebesar 3,8 persen.Adapun penerimaan bea keluar mencapai Rp 4,2 triliun atau 23,7 persen dari APBN dan ini mengalami peningkatan 37 persen secara yoy.Pemerimaan cukai mencapai Rp 53 triliun atau 21,5 persen dari APBN dan ini mengalami penurunan 6,9 persen secara yoy.
Sri Mulyani juga mengatakan, untuk belanja pemerintah pusat hingga 31 Maret 2024 mencapai Rp 427,6 triliun atau 17,3 persen dari pagu anggaran atau meningkat 23 ,1 persen dari tahun lalu yang mencapai Rp 347,3 triliun.Belanja ini terdiri belanja kementerian dan lembaga (K/L) mencapai Rp 222,2 triliun atau 20,4 persen dari pagu.
“Ini dipengaruhi bantuan sembako, penyaluran bansos dan dukungan pelaksanaan pemilu. Sedangkan belanja non K/L mencapai Rp 205,4 triliun atau 14,9 persen dari pagu. ini dipengaruhi oleh realisasi subsidi energi dan pembayaran manfaat pensiun,” paparnya.
Dipaparkan, untuk belanja pegawai mencapai Rp 70,7 triliun atau meningkat 42,8 persen. Ini karena pembayaran THR untuk ASN,TNI Polri sebesar Rp 13,5 triliun serta kenaikan gaji ASN,TNI, Polri. Sedangkan belanja barang, untuk KPU Rp 18,2 triliun, Polri Rp 7,1 triliun, Kemenag Rp 6,6 triliun, Kemenhan Rp 6,5 triliun dan Bawaslu Rp 4,5 triliun.
Untuk belanja modal untuk jalan, irigasi dan jaringan Rp 8,8 triliun. Peralatan dan mesin Rp 14,7 triliun dan gedung dan bangunan Rp 2,9 triliun.
Sedangkan belanja non K/L mencapai Rp 205,4 triliun, dengan rincian manfaat pensiun mencapai Rp 56,6 triliun. Untuk subsidi mencapai Rp 30,1 triliun, subsidi energi Rp 27,9 triliun. (Lmg)