“Ini untuk menjaga daya beli masyarakat melalui program bansos, PBI, JKN, PKH, kartu sembako, PIP, dan KIP kuliah serta pelaksanaan program prioritas pemerintah,” katanya.
Sementara belanja non K/L mencapai Rp 789,0 triliun atau 56,8 persen dari outlok yang mencapai Rp 1.387,8 triliun.
“ Ini untuk pembayaran manfaat pensiun dan subsidi tepat waktu,” tegasnya.
Serta transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp 644,9 atau 74,6 persen dari outlok yang mencapai Rp 864,1 triliun.
Dijelaskan, untuk TKD dengan rincian belanja pegawai Rp 310,8 triliun, belanja barang dan jasa Rp 196,6 triliun, belanja modal Rp 58,2 triliun, belanja lainnya Rp 147,2 triliun.
“ Belanja daerah terkontraksi 13,1 persen karena transisi pergantian kepemimpinan dan kebijakan efisiensi. Implikasi dana pemda di perbankan masih tinggi, per akhir Agustus sebesar Rp 233,1 triliun. Sehingga pemerintah daerah perlu segera melakukan percepatan realisasi belanja,” tegasnya.
Sementara untuk pembiayaan anggaran mencapai Rp 458 triliun atau 69,2 persen dari outlok yang mencapai Rp 662 triliun. Dengan rincian untuk pembiayaan utang mencapai Rp 501,5 triliun atau 68,6 persen dari outlok yang mencapai Rp 731,5 triliun serta pembiayaan non utang mencapai Rp 43,5 triliun atau 62,6 persen dari outlok yang mencapai Rp69,5 triliun. (Lmg)