JAKARTA (KR)—Defisit APBN hingga 31 Oktober 2025 Rp 479,7 triliun atau 2,02 PDB atau 72,5 persen dari outlook laporan sementara (lapsem) 2025 yang mencapai Rp 662 triliun.
“ Angka defisit APBN hingga 31 Oktober 2025 mencapai Rp 479,7 triliun, angka ini berada dalam batas aman dan terkendali jauh, dan ini mencerminkan disiplin fiskal yang kuat,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dalam acara konferensi pers APBNKita di Jakarta, Kamis (20/11).
Sementara pendapatan negara mencapai Rp 2.113,3 triliun atau 73,7 persen dari oulook lapsem 2025 yang mencapai Rp 2.865,5 triliun.
Sementara belanja negara mencapai Rp 2.593,0 triliun atau 73,5 persen dari outlook lapsem 2025 yang mencapai Rp 3.527,5 triliun.
Sedangkan keseimbangan primer mencapai Rp 45 triliun dan pembiayaan anggaran mencapai Rp 532,9 triliun atau 80,5 persen dari outlook tahun 2025 yang mencapai Rp 662 triliun.
“APBN terus difungsikan sebagai instrumen utama stabilitas dan akselerasi pertumbuhan, memastikan program prioritas berjalan efektif serta memperkuat perlindungan masyarakat ditengah dinamika kondisi ekonomi,” tegasnya.
Sementara itu Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, untuk pendapatan negara yang mencapai Rp 2.113,3 triliun, diperoleh dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp 1.708,3 triliun atau 71,6 persen dari outlook lapsem yang mencapai Rp 2.387,3 triliun.
Penerimaan perpajakan ini berasal dari penerimaan pajak mencapai Rp 1.459,0 triliun atau 70,2 persen dari outlook yang mencapai Rp 2.076,9 triliun serta penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp Rp 249,3 triliun atau 80,3 persen dari outlook yang mencapai Rp 310,4 triliun.
Serta penerimaan penerimaan negara bukan pajak yang mencapai Rp 402,4 triliun atau 84,3 persen dari outlook lapsen yang mencapai Rp 477,2 triliun.
Sementara untuk belanja negara yang mencapai Rp 2.593 0 triliun menurut Suahasil, untuk belanja pusat mencapai Rp 1.879,6 triliun atau 70,6 persen dari outlook lapsem yang mencapai Rp 2.663,4 triliun. Belanja ini untuk belanja K/L mencapai Rp 961,2 triliun atau 75,4 persen dari outlook lapsem yang mencapai Rp 1.275,6 triliun serta belanja non K/L mencapai Rp 918,4 triliun atau 66,2 persen dari outlook yang mencapai Rp 1.387,8 triliun.
Sementara untuk transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp 713,4 triliun atau 82,6 persen dari outlook yang mencapai Rp 864,1 triliun.
Sementara untuk pembiayaan anggaran yang mencapai Rp 532,9 triliun, dana ini untuk pembiayaan utang mencapai Rp 570,1 triliun serta pembiayaan non utang mencapai Rp 37,2 triliun.
Dikatakan, pemerintah melakukan pembiayaan utang sebesar Rp 731,5 triliun untuk menutup defisit berdasarkan outlokk lapsem defisit 2,78 persen terhadap PDB. Selain itu pemerintah juga telah mendapatkan persetujuan DPR untuk menggunakan SAL Rp 85,6 triliun guna mengurangi penerbitan SBN.
“Pembiayaan utang dijalankan dengan prinsip kehati- hatian, fleksibel serta kedisiplinan untuk menjaga utang dalam batas yang aman,” tegasnya.