Kedua, para pemimpin strategis harus memahami siapa pemangku kepentingan yang dihadapi. “Dengan memahami pemangku kepentingan, pemimpin strategis sadar dan paham apa yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak sehingga mampu memposisikan diri dan organisasi,” ucap Suharti dalam kesempatan yang sama.
Prinsip yang ketiga, lanjut Suharti, para pemimpin strategis perlu mampu menggerakkan organisasi dan sumber daya untuk mencapai sasaran. “Pergerakan tersebut perlu direncanakan dengan baik khususnya untuk memahami kapasitas dan kemampuan organisasi, termasuk juga kapasitas finansial. Jika kapasitas masih rendah, maka perlu adanya peningkatan kapasitas,” jelasnya.
Dalam kesempatan ini, Kepala Pusdiklat Kemendikbudristek, Mustangimah dalam laporannya menyampaikan tujuan penyelenggaraan PKN Tingkat II adalah untuk mengembangkan kompetensi peserta agar memenuhi standar kompetensi manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
Mustangimah juga melaporkan bahwa 60 orang peserta PKN Tingkat II Angkatan VIII berasal dari Kemendikbudristek sebanyak 39 orang, Kemenko PMK sebanyak 2 orang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 1 orang, Kementerian Sekretariat Negara sebanyak 1 orang, POLRI sebanyak 8 orang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 2 orang, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebanyak 2 orang, Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebanyak 1 orang, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 1 orang, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 1 orang, Pemerintah Kota Jambi sebanyak 1 orang, dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus sebanyak 1 orang.
Sementara itu, metode pembelajaran pada PKN Tingkat II Angkatan VIII akan diselenggarakan dengan menggunakan moda kombinasi atau blended learning (self learning/belajar mandiri, klasikal dan pembelajaran daring). Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VIII ini akan berakhir dengan pembelajaran secara luring yang akan berlangsung pada tanggal 31 Juli s.d 3 Agustus 2023 mendatang. (Ati)
