"Saya imbau Pemda untuk mendorong pengelolaan data profil desa dan kelurahan (Prodeskel) serta menjadikan data Prodeskel sebagai dasar penyusunan dan perencanaan anggaran," kata Wamendagri.
Selain itu, kata Wamen John Wetipo, Ditjen Bina Pemdes bersama Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga melakukan digitalisasi dalam aspek penguatan pengelolaan keuangan desa.
"Pada kesempatan ini, sekaligus diluncurkan E-Prodeksel sebagai bentuk pengembangan Prodeksel yang ada. Juga diluncurkan aplikasi Siskeudes Rilis 2.0.5, dengan penambahan fitur tagging kegiatan dan fitur monitoring dalam pelaksanaan belanja desa bagi pemerintah maupun pemerintahan daerah," jelas John Wetipo.
Data Ditjen Bina Pemdes menunjukkan, Siskeudes telah diterapkan di 93 persen dari 74.961 desa yang ada. Sistem ini merupakan aplikasi resmi pemerintah serta satu-satunya aplikasi yang digunakan pemerintah desa dalam nengelola keuangan desa.
Selain itu, Wamen mengajak berbagai pihak untuk menjadikan Pindeskel sebagai motivasi untuk berkarya menghasilkan berbagai inovasi dan kinerja.
Dirjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Eko Prasetyanto menjelaskan, rakor penguatan kelembagaan desa/kelurahan dan Pindeskel tahun 2022 adalah media untuk meningkatkan sinergitas pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa.
"Ini juga apresiasi bagi juara lomba desa dan kelurahan serta menjadi sarana dalam mempublikasikan serta menyebarluaskan informasi berbagai keberhasilan dan inovasi pemerintahan dalam memajukan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan," katanya.
Eko berharap, kegiatan ini mampu membangun semangat kompetisi antar desa dan kelurahan di setiap daerah dan mendorong inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.(Ati)
