Untuk menginformasikan kepada publik, DKPPU melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan (stakeholders), antara lain, operator penerbangan, perusahaan pengelola bandara, dan instansi atau masyarakat yang terkait dengan dunia aviasi. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media baik spanduk, banner, ataupun media sosial.
Menurut Dadun, hakekat pembangunan zona integritas adalah membangun dan
mengimplementasikan program reformasi birokrasi secara baik, sehingga menumbuh kembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi. Begitu juga budaya birokrasi, yang melayani publik dengan maksimal di lingkungan Kemenhub, agar dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat.
"Selain itu, DKPPU sudah pasti ingin meraih predikat yang diberikan kepada instansi kementerian - lembaga yang berhasil membangun zona integritas dan mewujudkan wilayah bebas dari Korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani," kata Dadun.
Dadun juga mengharapkan pada seluruh aparatur DKPPU terpacu untuk terus meningkatkan kinerja dan kompetensinya. Dia juga berharap untuk melakukan tugas sesuai dengan SOP yang ada untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani.
Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Novie Riyanto mengatakan, kampanye yang digelar selain sebagai wujud dukungan kepada program pemerintah, juga merupakan tindak lanjut dari pembangunan Zona Integritas DKPPU yang pada 2019 lalu meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Mewujudkan lingkungan yang bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nopitisme) harus dilakukan bersama-sama agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. DKPPU pada 2019 lalu telah meraih WBK dan pada 2020 ini mencapai WBBM dan ini adalah peningkatan,†kata Novie Riyanto.
Dijelaskan Novie, untuk mendapat predikat WBBM melalui berbagai tahapan, mulai dari survey yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga dilakukan penilaian oleh Ombudsman. "Komitmen kita adalah ingin memberikan pelayanan prima kepada publik, serta tidak ada KKN dan iuran yang aneh-aneh. Untuk itu, saya juga memberikan apresiasi kepada petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan," katanya. (Imd).
