JAKARTA, KRJOGJA.com- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diminta memperkuat konsolidasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) di daerah untuk mencari solusi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Pasalnya, PJJ di tahun ajaran baru ini masih banyak masalah.
"Banyak masalah di lapangan dari minimnya akses bagi peserta didik hingga belum jelasnya kurikulum di masa pandemi. Kondisi ini membutuhkan solusi cepat sehingga peran Disdik baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota begitu vital," kata Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, melalui siaran pers, yang diterima KR Senin, (27 /7 2020)
Huda mengungkapkan banyak laporan dari kalau masyarakat PJJ di berbagai daerah memunculkan masalah baru. Misalnya, siswa berkumpul di warung kopi untuk mendapatkan Wifi gratis, bahkan, naik ke ketinggian untuk mendapatkan sinyal.
Pola ini justru berbahaya. Sebab, kata dia, memunculkan kerumunan-kerumunan baru yang seharusnya dihindari selama pandemi virus korona (covid-19). Kemendikbud pun dinilai perlu segera memperkuat konsolidasi dengan Disdik untuk mencari solusi sesuai kondisi wilayah masing-masing.
"Dampak PJJ di satu daerah bisa berbeda dengan daerah lainnya. Di sini dibutuhkan peran dari masing-masing dinas pendidikan untuk mencari solusi sesuai dengan kasus yang muncul di daerah masing-masing," ungkapnya.
Huda medesak agar Kemendikbud segera mempublikasi Kurikulum Adapatif yang sudah dijanjikan. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Usia Dini (PUAD) pernah menyatakan bahwa kurikulum adaptif telah disusun dan bakal diterbitkan sebelum tahun ajaran baru. "Tapi kenyataannya hingga saat ini belum juga dirilis" katanya.
Menurut Huda, Kurikulum 2013 yang saat ini digunakan sebagai acuan PJJ dinilai kurang tepat. Sebab, terlalu padat konten sehingga tak pas jika diterapkan di masa pandemi.
