JAKARTA, KRJOGJA.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan luncurkan program sertifikasi bagi mahasiswa vokasi. Tahun ini, ditargetkan sebanyak 15 ribu mahasiswa vokasi dapat mengikuti program tersebut.
“Target tersebut memang sulit dicapai mengingat pandemi Covid-19, sehingga kita akan lakukan penyesuaian,†demikian Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Kemendikbud, Benny Bandanadjaya dalam peluncuran Program Sertifikasi Kompetensi & Profesi Mahasiswa Vokasi Tahun 2020 yang dilakukan secara virtual, Kamis (9/7/2020).
Diakui Benny target 15 ribu mahasiswa terbilang tinggi karena penetapan angka tersebut dilakukan belum mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19. Meski demikian diharapkan realisasinya tidak jauh melesat dari target yang ditetapkan.
Dengan sistem pembelajaran jarak jauh selama pandemi Covid-19, Benny memprediksi pembiayaan program sertifikasi mahasiswa vokasi bisa lebih efisien. Karena prosesnya sebagian besar akan dilakukan secara daring.
Lebih lanjut Benny mengatakan pihaknya juga menggelar program bantuan pelatihan pimpinan perguruan tinggi, dosen dan PLP. Hasil pelatihan itu mengarah kepada sertifikasi kompetensi.
Mahasiswa, pimpinan, dosen maupun PLP dalam hal ini dapat mengajukan diri sebagai peserta pelatihan. Selain itu juga bisa mengajukan diri sebagai provider dari pelatihan tersebut.
“Provider itutugasnya melaksanakan kegiatan pelatihan. Pesertanya bisa dari mana saja, dari berbagai institusi,†jelas Benny.
Pengajuan sebagai provider tentu saja harus sesuai dengan persyaratan yang ada dalam aturan. Sumber pembiayaannya berasal dari Kemendikbud.
Benny mengatakan hasil (output) yang diharapkan pemerintah dari program ini bukan hanya sekadar sertifikat, tapi mengembangkan pendidikan tinggi vokasi supaya bisa menjadi lebih baik dari sisi sumber daya manusia. Misalnya untuk pimpinan, pemerintah meminta untuk membuat dokumen pengembangan institusi yang terkait dengan pelatihan yang sudah didapatkan.
Kemudian, untuk dosen, output yang diharapkan adalah dapat membuat dokumen, modul, praktek, perkuliahan, pembelajaran, atau SOP tentang pengembangan profesionalisme di bidang pendidikan khususnya terkait dengan kegiatan kevokasian.
Sementara itu pada kesempatan yang sama Dirjen Pendidikan Vokasi Wikan Sakarinto mengharapna serapan industri terhadap lulusan pendidikan vokasi dalam setahun harus mencapai 80 persen lebih. Jika tidak, maka dipastikan ada yang salah dengan kurikulum program studi pendidikan vokasi.
“Kalau dalam setahun ternyata serapannya dibawah 80 persen, berarti ada yang salah, mungkin kurikulumnya tidak cocok meski sudah disusun bareng industri,†kata Wikan.
