Megawati mengajukan judicial review atau uji materi atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu. Keputusan majelis hakim yang diketuai Hakim Agung tersebut membawa angin segar bagi PDIP dan parpol-parpol lain, karena mereka bisa menentukan sendiri calon anggota legislatif (caleg) yang berhak duduk di DPR RI dalam Pergantian Antar Waktu (PAW), tanpa harus mengikuti nomor urut atau jumlah perolehan suara.
Devanda juga caleg dari PDIP pada Pemilu 2019 lalu yang maju dari Daerah Pemilihan Sumut V meliputi Kabupaten Tanjung Balai, Kabupaten Batubara dan Kota Asahan untuk DPRD Provinsi Sumut.
Devanda adalah sosok milenial yang juga aktif di berbagai kegiatan sosial, sehingga dinilai cocok untuk mendampingi Bobby Nasution.
"Keduanya merupakan kombinasi yang cocok untuk memimpin Kota Medan lima tahun ke depan," kata pengamat sosial politik Rudi S Kamri di Jakarta, Selasa (17/3/2020).
Apalagi, kata Rudi, sudah tiga kali Walikota Medan masuk penjara karena korupsi, yakni Abdillah, Rahudman Harahap, dan Dzulmi Eldin. Dengan basis ekonomi yang mapan, ditambah dengan nilai-nilai melienalisme yang menjunjung tinggi idealisme, transparansi dan sikap bersih dari korupsi, kata Rudi, maka peristiwa kelam yang menimpa tiga Walikota Medan tak akan terulang kembali. "Medan harus dikelola oleh figur bersih dan visioner agar menjadi kota metropolitan yang maju dan modern," tegas Rudi. (Fon)
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
