"Kini ada yang coba-coba agar MoU Helsinki ditarik-tarik sesuai pemahamannya sendiri untuk kepentingan politik mereka, baik elite lokal maupun nasional. Internal GAM dan rakyat Aceh mereka coba benturkan," lanjutnya.Â
Suhendra melihat saat ini kombatan dan anggota GAM solid dalam perjuangan mewujudkan cita-cita bersama yang tertuang dalam MoU Helsinki, termasuk soal bendera Bulan Bintang yang merupakan simbol budaya rakyat Aceh
Suhendra menyarankan agar para elite politik, baik lokal maupun nasional, termasuk yang duduk di pemerintahan, bila hendak mengajak bicara rakyat Aceh, atau membahas nasib rakyat dan wilayah Aceh, harus melibatkan Wali Nanggroe Aceh Tengku Malik Mahmud Al-Haythar sebagai tokoh kunci.
 "Harus satu pintu. Tanpa melibatkan PYM Malik Mahmud, mustahil masalah di Aceh akan tuntas. Sebab, secara de jure dan de facto, beliau merupakan representasi sah dari GAM dan rakyat Aceh secara keseluruhan," tandas Suhendra. (Fon)
