JAKARTA, KRJOGJA.com - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR RI menyinggung kemungkinan perubahan paradigma politik di Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sehingga mengusulkan agar Pemerintahan Joko Widodo melegalkan tanaman ganja sebagai komoditas ekspor.
Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi menyatakan menjadikan ganja sebagai komoditas ekspor bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Namun, sosok yang akrab disapa Awiek itu tak mau mengomentari lebih jauh kemungkinan perubahan paradigma politik PKS itu. Menurutnya, hal tersebut merupakan urusan internal PKS.
"Mungkin saja ada perubahan paradigma politik di Fraksi PKS, kami tidak berhak mencampurinya karena itu urusan rumah tangga mereka," kata Awiek.
Ia menerangkan, menjadikan ganja sebagai komoditas ekspor bertentangan aspek hukum, fisik, psikologis, sosial, serta aspek keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dalam Islam, dia menegaskan jelas dinyatakan bahwa hal yang memabukkan diharamkan, termasuk ganja. "Banyak dalil Islam yang memperkuat hal tersebut. Artinya usulan ekspor ganja bertentangan dengan Islam," kata Awiek.
Wasekjen PPP itu kemudian menyampaikan bahwa legalisasi ganja di Indonesia juga tidak bisa dilakukan karena bertentangan dengan United Nations Single Convention 1961 dan United Nations Convention 1988 tentang narkotika dan obat-obatan terlarang.
Dalam konvensi tersebut, Awiek menerangkan disebutkan segala perbuatan yang menyangkut masalah ganja adalah sebuah tindak pidana yang harus dikenakan hukuman yang setimpal dengan hukuman penjara.
"Ketentuan-ketentuan dari kedua konvensi tersebut telah di ratifikasi dan diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baik mengenai penggolongan ganja dalam narkotika golongan I maupun ketentuan pidana yang cukup berat," tuturnya. (*)
