JAKARTA, KRJOGJA.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko turut angkat bicara soal perairan Natuna yang dimasuki Kapal Coast Guard China tanpa izin. Menurutnya, kedaulutan tidak bisa dinegosiasikan.
Dalam menangani hal ini, pemerintah tengah melakukan 2 pendekatan. Pertama, pendekatan diplomasi atau politik.
"Diplomasi dimulai dengan yang soft. Sampai dengan yang hard. Sekarang menteri sudah melakukan langkah-langkah diplomasi," ujar Moeldoko, Senin (6/1/2020).
Lalu, langkah kedua ialah lewat pendekatan militer atau ketahanan dan keamanan. Menurut Moeldoko, saat ini TNI sudah mengambil langkah-langkah antisipasif, dengan mengerahkan berbagai kekuatan untuk mengisi Natuna.
Setelah itu, pemerintah tidak akan berdiam diri, karena nanti akan ada penyelesaian lebih lanjut.
"Bentuknya apa, bentuknya ya pembicaraan tingkat tinggi. Bagi saya intinya kedaulatan tidak bisa dinegosiasikan," ungkapnya.
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I TNI Laksamana Madya TNI Yudo Margono menyatakan hingga Minggu (5/1/2020) kapal nelayan China masih bertahan di Laut Natuna, Kepulauan Riau.
Menurut Pangkogabwilhan I, kapal-kapal asing tersebut bersikukuh melakukan penangkapan ikan secara legal yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna.
