JAKARTA, KRJOGJA.com - Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Yogyakarta menjadi salah satu unit kerja Badan POM yang meraih penghargaan sebagai Unit Kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2019 dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penghargaan diberikan oleh MenpanRB Tjahyo Kumolo didampingi Kepala BPOM RI Penny K. Lukito pada hari Selasa (10/12) diterima oleh Kepala BBPOM di Yogyakarta Rustyawati.
Kepala BBPOM di Yogyakarta Rustyawati merasa bangga atas penghargaan yang diterima dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh stake holder yang ada di Yogyakarta. Termasuk para pegawai yang terus melakukan inovasi di berbagai bidang sehingga bisa mendapatkan penghargaan ini.
"Kami telah merintis BBPOM Yogyakarta sebagai wilayah bebas korupsi sejak tahun 2017. Ada beberapa inovasi yang dilakukan sesuai persyaratan dari Kementerian PAN-RB. Bahkan, pada tahun 2018, kami telah mendaftarkan diri ke Kementerian PAN-RB namun ditolak karena masih ada persyaratan yang dianggap kurang," kata Kepala BBPOM Yogyakarta saat dikonfirmasi KRJOGJA.com.
Menurut Rustyawati salah satu inovasi yang dilakukan adalah masyarakat bisa melacak permintaan informasi dan hal lain melalui kepada BBPOM Yogyakarta. Pihaknya, akan mengantarkan informasi atau permintaan masyarakat tersebut bila melewati batas waktu serta memberi hadiah. "Layanan informasi atau layanan di BBPOM Yogyakarta biasanya uji laboratorium, pendampingan UMKM terkait produk makanan dan minuman hingga pengaduan konsumen. Masyarakat bisa melakukan tracking sampai mana proses itu dilakukan," tambahnya.
Keterbukaan informasi ini, tambah Kepala BBPOM Yogyakarta dilakukan karena pihaknya telah berkomitmen terhadap service level agreement dan sebagai bentuk keterbukaan informasi. Sedangkan ke depan, BBPOM Yogyakarta bertekad mendapatkan penghargaan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang merupakan kelanjutan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan selama ini.
"Penghargaan WBBM adalah penghargaan dengan lebih tinggi lagi dari Kementerian PAN-RB. Sebagaimana penghargaan WBK penilaian dilakukan secara eksternal sehingga tidak ada manipulasi di dalamnya. Kami optimistis bisa meraihnya (penghargaan WBBM)," pungkas Dra Rustyawati, Apt, Mkes, Apid.
Sebagaimana diketahui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan memberi penghargaan kepada 506 unit kerja dari 63 instansi pemerintah yang berhasil membangun Zona Integritas secara massive sehingga memdapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).Â
