JAKARTA, KRJOGJA.com - Pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) gelombang II kemungkinan bakal tidak sesuai jadwal. Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebut bisa saja pelaksanaan tes dilaksanakan bersama dengan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019.
Kuota kebutuhan seleksi aparatur sipil negara (ASN) tahun ini mencapai 254.173 kursi. Dari jumlah tersebut, 85.537 kursi sebagai PNS dan 168.636 kursi lainnya untuk PPPK.
Sementara itu, sebanyak 46.425 kursi CPNS dan PPPK dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah pusat. Sisanya disebar ke instansi daerah.
Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam keterangannya kepada media, Kamis (25/7/2019) malam menuturkan, seleksi PPPK gelombang II yang semula dijadwalkan pada Agustus kemungkinan akan mundur. Sebab, hingga batas waktu 12 Juli lalu baru 70 persen usulan formasi dari seluruh instansi yang masuk. Lamanya pengusulan lantaran beberapa instansi daerah belum mahir mengidentifikasi kebutuhan formasi.
“Daerah masih bingung mengusulkan. Kira-kira CPNS butuh berapa, PPPK berapa,†ujar Bima.
Menurut Bima, hal ini memang tidak mudah. Karena harus dihitung betul semuanya. Termasuk jumlah pegawai pensiun, mengundurkan diri, dan menilik apakah ada pembangunan sekolah baru atau tidak. Sehingga, usulan yang disampaikan ke pemerintah pusat sesuai dengan kemampuan dan memadai.
“Saya tidak mau kalau sudah ada usulan, tapi daerah nanti bilang anggaran daerah kami belum cukup. Aduh kalau kayak gitu ribut nanti,†imbuh Bima.
Menurut dia, pelaksanaan seleksi PPPK dan CPNS tidak menutup kemungkinan bakal digelar bersamaan dalam satu rangkaian. Secara sistem dua tes tersebut sama-sama menggunakan computer assisted test (CAT). Hanya berbeda manajemen pelaksanaannya saja.
