Nama pertama yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, sejak pertama menjabat ia mulai berakselerasi, terutama soal menekan jumlah pencurian ikan di teritorial laut Indonesia. Nama selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, selama periode jabatanya di Kabinet Kerja pertama, ia dianggap mampu menjaga kondisi fiskal dan defisit anggaran.
Nama terakhir yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dia dinilai berhasil merealisasikan misi pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama yang fokus terhadap pembangunan infrastruktur.
Sementara Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai empat menteri ekonomi wajib diganti dan tidak layak dipertahankan. Keempat menteri ekonomi itu menurut dia adalah menteri perdagangan, menteri koordinator perekonomian, menteri perindustrian, dan menteri BUMN.
“Menteri perdagangan wajib segera diganti karena kebijakannya tidak pro pengusaha dalam negeri misalnya soal gempuran impor besi baja China. Mendag juga sedang dalam proses penyidikan KPK. Sebaiknya diganti karena masalah integritas sangat penting,†kata Bhima, Rabu (24/7).
Bhima menerangkan, selain mendag, menko perekonomian juga dengan 16 paket kebijakannya dianggap belum efektif. “Menperin dan menteri BUMN juga masuk top list yang perlu diganti,†ujarnya.
Khusus terkait menteri BUMN, Bhima menyoroti utang BUMN yang semakin meningkat. “Itu cuma salah satu faktor (utang BUMN). Selain itu, beberapa BUMN kinerjanya berlanjut rugi seperti PT Krakatau Steel dan Garuda. Fraud laporan keuangan Garuda tapi tanpa ada perubahan direksi juga dinilai kebijakan ganjil. Ada lagi soal pengawasan BUMN kendor seperti kasus Sofjan Basyir eks dirut PLN yang diciduk KPK,†paparnya.(ati)
