JAKARTA, KRJOGJA.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly prihatin banyaknya pengguna narkotika yang menghuni lapas dan rutan.
“Ada satu keanehan, kejahatan narkoba ini sudah melebihi 50 persen dari penghuni lapas dan rutan di seluruh Indonesia,†kata Yasonna dalam keterangannya, Kamis (25/7/2019).
Hal ini disampaikan Yasonna tidak hanya sebagai Menteri Hukum dan HAM saja, melainkan juga sebagai seorang akademisi yang melihat persoalan hukum dari banyak aspek. Sebab, Yasonna baru saja diangkat sebagai profesor dengan status sebagai dosen tidak tetap dalam bidang Ilmu Kriminologi.
Surat pengangkatan tersebut ditandatangani Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir pada 11 Juli 2019. Persoalan hukum dan kriminal memang bukan hal yang asing bagi Yasonna.
Menurutnya, persoalan narkoba di Indonesia dapat ditangani secara holistik, tidak hanya dari segi penegakan hukum saja. Ia ingin ada kajian atau penelitian ilmiah yang dapat berkontribusi menyelesaikan persoalan narkotika di Indonesia.
Mengutip data Kemenkumham pada akhir 2018 lalu, bahwa penghuni lapas di Indonesia mencapai 256.273 orang. Sementara, kapasitas hunian lapas hanya untuk 126.164 orang. Artinya, penghuni lapas mencapai 203 persen dari daya tampungnya.
Yasonna menambahkan, dalam laporan tersebut, penambahan penghuni itu setiap tahunnya rata-rata mencapai angka 22 ribu orang. Rinciannya, pada 2017 jumlah penghuni lapas mencapai 232.080, meningkat dibandingkan pada 2016 yakni 204.549 orang, dan 2015 hanya sebanyak 173.572 orang. Sedangkan pada 2018 meningkat 24.197 orang.
Kemudian sejumlah narapidana khusus terdiri dari 5.110 napi korupsi, lalu 74.037 bandar narkoba, 41.252 napi narkoba pengguna, 441 napi teroris, 165 pencucian uang, dan 890 pelaku penebangan liar atau illegal logging.
