JAKARTA, KRJOGJA.com - Rencana pemerintah memindahkan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke luar pulau Jawa nampaknya sudah hampir final. Bahkan pada 2021, pemerintah berencana mulai melakukan tahapan rekontruksi pembangunan sarana pra sarana awal pada Ibu Kota baru yang terpilih. Anggaranya, dipastikan tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri PPN atau Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro dalam keterangannya kepada media mengatakan, nantinya ada dua skenario pembiayaan untuk pembangunan Ibu Kota baru tersebut. Untuk skenario pertama akan menggelontorkan dana Rp 466 triliun, sementara skenario kedua sebesar Rp 323 triliun.
Untuk skenario pertama, pihaknya merencanakan akan membangun berbagai fungsi utama gedung dan sarana TNI-Polri dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp 51 triliun. Sementara untuk fungsi pendukung seperti fasilitas perumahan pendidikan dan kesehatan akan diberikan sebesar Rp 265 triliun.
Selanjutnya, kata Bambang, pembangunan sarana prasarana infrastruktur akan dianggarkan sebesar Rp106 triliun dan untuk pengadaan lahan sekitar8 triliun. Namun, seluruh skema pembiayaan itu tidak seluruhnya dibebankan kepada APBN.
“APBN masih akan ada. Tapi penggunaaanya lebih banyak ke infrastruktur membangun istana kepresidenan, bangunan strategis untuk TNI dan Polri, rumah dinas baik ASN dan TNI Polri, fasilitas pendidikan, pengadaan lahan dan ruang terbuka hijau,†kata Bambang, Rabu (26/6/2019) malam.
Bambang mengatakan, pemerintah nantinya akan lebih banyak melakukan skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan swasta dalam pembangunan di Ibu Kota baru. Sebaliknya, pemerintah juga akan mendorong BUMN untuk pengembangan infrastruktur bandara, pelabuhan dan jalan umum.
“Kalau KPBU utamanya seperti gedung kantor, beberapa infrastruktur seperti listrik, air, hotel, restoran, shopping mall dan perumahan. Jadi, swasta akan melihat Ibu Kota baru ini sebagai sarana investasi yang menarik,†terangnya.
