JAKARTA, KRJOGJA.com - Ketua Tim Peneliti RISED yang juga ekonom Universitas Airlangga, Rumayya Batubara memaparkan berdasarkan penelitian yang lembaganya lakukan 75% konsumen menolak penerapan tarif baru ojek online.
“47,6% kelompok konsumen hanya mau mengalokasikan pengeluaran tambahan untuk ojek online maksimal Rp 4.000-Rp 5.000/hari. Selain itu, 27,4% kelompok konsumen yang tidak mau menambah pengeluaran sama sekali,†ujarnya saat diskusi publik berjudul “Aturan Main Industri Ojol: Harus Cegah Perang Tarif†yang digelar Komunitas Peduli Transportasi di Jakarta, Senin (20/5) di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan.
Menurut Rumayya dengan skema tarif yang berpedoman pada Kepmenhub tarif ojek online dan rata-rata jarak tempuh konsumen berarti pengeluaran konsumen akan bertambah sebesar Rp 4.000-Rp 11.000/hari di Zona I, Rp 6.000-Rp 15.000/hari di Zona II, dan Rp 5.000-Rp 12.000/hari di Zona III.
“Kenaikan tarif ini justru bisa menggerus permintaan ojek online yang akhirnya bisa berdampak negatif pada pendapatan pengemudi. Apalagi, 75,2% konsumen berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Dimana, faktor tarif menjadi pertimbangan utama bagi keputusan konsumen untuk menggunakan moda ojek online,†tegasnya.
Terkait promo yang masih berlangsung saat masa uji coba tarif baru, Rumayya mengatakan,yang ada di lapangan tidak sepenuhnya mencerminkan penerapan tarif baru yg ditetapkan.
“Pemerintah jangan sampai membaca animo yang salah. Karena tidak akan terjadi perubahan tarif yang dirasakan masyarakat karena tertahan oleh praktek promo jor-joran, bahkan mungkin bisa lebih murah dibandingkan tarif lama.â€
“Penelitian kami secara objektif menganalisis faktor willingness to pay konsumen dan simulasi pengeluaran tambahan konsumen akibat tarif baru yang sebenarnya (tarif Kepmenhub 348 Tahun 2019 secara riil). Alhasil, hasil survei kami lebih mampu mendekati kondisi riil di lapangan ketika konsumen secara langsung memang mengalami kenaikan tarif ojek online," tandasnya.
