JAKARTA, KRJOGJA.com - Deputi Koordinasi Infrastruktur Ridwan Djamaluddin menegaskan, pemerintah tidak akan menjual potensi negara ke negara manapun termasuk juga ke Tiongkok.
Hal ini ditegaskan menyikapi beredarnya isu tentang pemerintah akan menjual potensi Indonesia ke Tiongkok dalam skema Belt and Road Initiative.
Pasalnya, dirinya ikut menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama dibidang ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok beberapa waktu lalu itu.
“Saya pastikan tidak ada satupun utang pemerintah yang ditanda tangani dalam kesepakatan itu,†tegas Ridwan, Senin (29/4/2019).
Menurut dia, pasca penandatanganan kesepakatan perjanjian kerjasama tersebut pada Forum Belt and Road Kedua di Beijing pada tanggal 25 April 2019 lalu, pelaksanaan kerja sama secara teknis dilanjutkan di level swasta.
“Jadi, pemerintah hanya membantu menyediakan payung besar kerja samanya, mempertemukan antara kepentingan pemerintah daerah yang membutuhkan investasi dengan investor lalu memberikan kepastian hukum tentang proses perizinan, setelah itu kerja sama dilanjutkan antar pengusaha,†jelasnya.
Ridwan menambahkan, dalam kesempatan itu, Pemerintah Indonesia menawarkan 30 proyek. Namun, dari 30 yang ditawarkan itu hanya enam yang kemungkinan akan berjalan. Proyek-proyek ini pun terbagi dalam empat koridor, yaitu pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjutng di Sumatera Utara, pengembangan pembangkit listrik tenaga air di Kalimantan Utara, pembangunan kawasan industri Kualanamu di Medan.
