JAKARTA, KRJOGJA.com - Anggota nonaktif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mengaku diundang Presiden Joko Widodo untuk menjelaskan konflik yang terjadi di lembaga yang kini dipimpin Oesman Sapta Odang (OSO) itu. Hemas menyatakan permasalahan semakin meruncing setelah dirinya dinonaktifkan.
"Sebetulnya kemarin diundang oleh Bapak Presiden khusus untuk beliau ingin memahami apa yang terjadi di DPD RI," kata Hemas.
Hemas mengatakan Jokowi ingin mendalami permasalahan yang terjadi antara dirinya dengan OSO di DPD. Hemas mengaku sudah menjelaskan secara utuh masalah yang terjadi di tubuh senator tersebut.
Kepada Jokowi, Hemas menyatakan tetap pada pendiriannya dengan tidak mengakui kepemimpinan DPD saat ini di bawah OSO, Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis. Istri Sri Sultan Hamengkubuwona X itu berpijak pada putusan Mahkamah Agung (MA) yang tidak menyatakan bahwa kepemimpinan OSO yang sah.
"Jadi dengan keluarnya itu mungkin Bapak Presiden ingin penjelasan dari kami. Dan kami mengatakan bahwa kami tetap akan melakukan upaya hukum," ujarnya.
Hemas melanjutkan bahwa Jokowi mendukung langakah dirinya yang ingin menggugat dualisme kepemimpinan di DPD ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut dia, langkah tersebut adalah bagian dari upaya hukum melawan kepemimpinan OSO di DPD.
"Bapak Presiden sangat sangat setuju dan ini untuk meluruskan sebuah lembaga negara yang masih mempunyai kepemimpinan dua," kata dia.
Sebelumnya, GKR Hemas diberhentikan sementara oleh Badan Kehormatan (BK) DPD karena faktor kehadiran. Pemberhentian sementara Hemas itu tak terlepas dari konflik antara dirinya dengan OSO terkait kepemimpinan di DPD.
