Soal Biometrik, Kemenag Sudah Surati Saudi

JAKARTA, KRJOGJA.com - Pemerintah Indonesia telah berkirim surat pada Pemerintah Arab Saudi agar rencana penerapan kebijakan rekam biometrik sebagai syarat penerbitan visa jemaah umrah, ditunda.

 

Penerapan itu, seperti diungkapkan Menteri Agama  sangat menyulitkan jemaah Indonesia. "Indonesia ini terdiri dari banyak kepulauan dan provinsi, dan tidak di semua provinsi yang dihuni masyarakat Indonesia itu ada perwakilan pemerintah Arab Saudi di sana," kata Menag  Lukman Hakim Saifuddin  usai "ngobrol santai bersama Menag" di Jakarta Jumat (4/12 2019)

 

Menag menegaskan, sebelum kebijakan biometrik ini diterapkan di Indonesia, pihaknya telah lsudah berkirim surat kepada Pemerintah Arab Saudi. "Bahkan pada pertemuan terakhir pada Desember 2018, saya kembali menyampaikan kepada Menteri Haji Arab Saudi agar kebijakan tersebut dipertimbangkan kembali karena sangat menyulitkan jemaah Indonesia," ujar Menag.