Ia merujuk pada survei Badan Pusat Statistik (BPS), yang menyatakan jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2018 sebesar 25,95 juta orang atau 9,82 persen dari total populasi. Atau terjadi penurunan sekitar 630.000 orang dibandingkan survei sebelumnya, September 2017 dimana jumlah penduduk miskin sebanyak 26,58 juta orang (10,12 persen).
Menurut BPS, berkurangnya angka kemiskinan di antaranya karena realisasi penyaluran subsidi dan penyaluran bantuan sosial. Distribusi Rastra (Beras Sejahtera) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tersalurkan sesuai jadwal. Karena itu, pada tahun 2019, peran kedua program ini akan terus ditingkatkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan makin meningkatnya alokasi anggran untuk PKH.Â
“Bila pada tahun 2018, anggaran PKH sebesar Rp19,4 triliun, maka pada tahun 2019 akan meningkat sebesar Rp34,4 triiun,†kata Hartono. Adapun dengan jumlah penerima manfaat untuk PKH dan BPNT mencapai 10 juta KPM. Namun khusus BPNT akan bertambah menjadi 15.600.000 KPM, dimana 5.600.000 KPM dari penerima bansos rastra yang dikonversi menjadi BPNT.
Di bagian lain, Kepala Biro Perencanaan Adhy Karyono menekankan prestasi lain Kementerian Sosial yang patut dicatat adalah pengelolaan dan penyediaan data kemiskinan.
“Bila dulu ada masalah dengan kerancuan penyediaan data, sekarang sudah ada solusi dengan dibangunya Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) yang menjadi rujukan bagi semua K/L,†kata Adhy.(ati)
