JAKARTA, KRJOGJA.com - Guna menghadapi berbagai tantangan masa depan yang semakin kompleks, serta menjawab permasalahan dalam budaya birokrasi pemerintahan, diperlukan upaya yang keras, cerdas dan ikhlas.
Salah satunya yakni mengubah pola pikir dan cara pandang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari pegawai yang digerakkan oleh aturan, menjadi model SDM Investatif yang berorientasi kepada kinerja.Â
"Karena itulah, maka arah Kebijakan pembangunan ASN kedepan harus dikembangkan berdasarkan prinsip Human Capital Management, yakni dari perencanaan ASN, rekrutmen dan seleksi, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja sampai dengan purnabakti, "ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin saat memberikan pengarahan dalam Penutupan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 1 angkatan XL di Kantor LAN, Jakarta, Jumat (07/12).
Dikatakan, Diklatpim I merupakan salah satu langkah konkret dari pengembangan kompetensi melalui pola pelatihan non klasikal yang menempatkan para peserta sebagai pemimpin perubahan. Dalam praktiknya setiap peserta diwajibkan membuat proyek perubahan yang relevan dengan tugas dan fungsi masing masing.
“Proyek perubahan yang dibuat peserta bukan hanya untuk memenuhi syarat administrasi pelatihan, tetapi harus menjadi proyek berkelanjutan," ungkapnya.Â
Saat ini, lanjutnya, Kementerian PANRB juga tengah mendesain sebuah kebijakan terobosan untuk mengakselerasi peningkatan kompetensi ASN melalui pengembangan ASN Corporate University.
"ASN Corporate University ini merupakan sebuah model pengembangan kompetensi yang diadopsi dari sektor korporasi yang terbukti dapat memberikan perubahan yang signifikan," tambah Syafruddin.Â
Menteri juga berharap, para alumni Diklatpim I ini mampu menjadi agen perubahan nasional sehingga dapat mengakselerasi terwujudnya birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Â "Saya berharap agar terus dibangun kebersamaan dan jaringan yang sudah terjalin untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kompetensi di bidang manajemen kepemerintahan dan pembangunan," pungkasnya. (Ati)
