Dirjenbud Minta Generasi Muda Peduli Kebudayaan

JAKARTA, KRJOGJA.com - Belajar dari pelaksanaan Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) sebelumnya, tahun ini KKI ditargetkan untuk menghadirkan kebijakan strategis berupa Strategi Kebudayaan Nasional. 

Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Kebudayaan (Dirjenbud) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hilmar Farid, dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (3/12).  "Strategi kebudayaan ini terdapat di pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan," dikatakan Dirjenbud. 

Setelah ditetapkan Presiden, kata Hilmar Strategi Kebudayaan akan berlaku sampai 20 tahun ke depan. Maka, usai KKI, Kemendikbud akan segera menyerahkan Resolusi Kongres ke berbagai kementerian dan lembaga yang memiliki tanggung jawab terkait sektor kebudayaan. "Jadi, kita harapkan hasil dari kongres ini konkret atau nyata," kata Hilmar. 

Ditambahkan Hilmar, saat ini ada 296 Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/kota. Dan 28 PPKD tingkat provinsi dari 34 provinsi. "Jujur saja ini melampaui target awal kita," ujarnya. 

Setidaknya terdapat tiga hal utama yang menjadi tujuan Kongres Kebudayaan Indonesia Tahun 2018. Di antaranya adalah sebagai tempat membuat kebijakan, tempat untuk belajar, dan menghadirkan ruang terbuka bagi publik. 

Beragam agenda di dalam KKI menghadirkan para nara sumber berkompeten dari berbagai bidang keilmuan dan profesi. Peserta kongres diajak untuk dapat belajar dari berbagai bidang yang terkait dengan pemajuan kebudayaaan. Selain kuliah umum, KKI juga menghadirkan debat publik, diskusi inspirasi kerja budaya, dan pidato kebudayaan.

Sebagai ruang terbuka, KKI diharapkan menjadi tempat masyarakat berinteraksi. Beragam kegiatan menyenangkan, menambah wawasan, serta memfasilitasi penguatan dan perluasan jejaring telah disiapkan oleh panitia. 

Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, Sri Hartini, menyampaikan saat ini persiapan KKI sudah mencapai 80 persen. Proses persiapan KKI sudah dilaksanakan sejak bulan April, diawali dengan fasilitasi penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD).