FPPI Minta Negara Hadir Dalam Pengelolaan Pelabuhan

JAKARTA, KRJOGJA.com - Pengelolaan Pelabuhan Nasional menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia, harus dilakukan dengan berlandaskan semangat konstitusi bukannya liberalisasi asing yang membahayakan kedaulatan dan hilangnya potensi ekonomi nasional. 

"Karena itu, pengelolaan pelabuhan secara konstitusional adalah semangat nasionalisme yang murni. Pelabuhan gerbang ekonomi yang tata kelolanya berdampak langsung kepada rakyat dan pekerja pelabuhan itu sendiri. Negara wajib hadir tanpa kompromi," kata Ketua Umum FPPI Nova Sofyan Hakim saat menyampaikan pernyataan sikap Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) di Jakarta, Kamis (8/11/2018).

FPPI juga, tuturnya,  menila pembangunan pelabuhan baru NPCT-1 di ibu kota negara tanpa memikirkan keberlangsungan teknis pembangunan sehingga dinyatakan "Gagal Kontruksi". "Ditambah asing bisa kontrol 100% atas pengelolaannya," kata Sofyan seraya menyebutkan, pinjaman asing Rp20,8 triliun untuk pembangunan pelabuhan tanpa kajian kelayakan.

Sehingga, lanjutnya, dananya menganggur tiga tahun dan negara harus membayar bunga hutang yang tidak produktif tersebut. Ini dampak kerugian ekonomi yang terang benderang terjadi saat ini. Tentu secara dalam jangka panjang akan semakin buruk. 

Nova Sofyan juga menyebutkan dampak sosial atas liberalisasi asing di Pelabuhan tidak kalah terpuruk. Pekerja yang membangun produktivitas sehingga menjadikan pelabuhan petikemas Indonesia salah satu terbaik di Asia, malah di-PHK massal dan pola outsourcing yang melanggar aturan malah dipelihara. 

"Kami ingin pemenuhan hak pekerja pelabuhan yang berkeadilan dan sesuai aturan Undang-Undang. Pelabuhan dilarang memelihara outsourcing yang melanggar aturan," kata Nova Sofyan Hakim dengan menyampaikan keinginannya yakni pemerintah melakukan reformasi total agar negara hadir penuh dalam pengelolaan pelabuhan nasional. 

#SaveOurIndonesiaPorts

#SaveOurFuture

#SaveOurPopleWorker

(Ful)