Dukungan itu, kata Usman Tonda bukan tanpa alasan, sebab masalah pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan kerap terbentur anggaran. Bahkan , hanya 30 persen kabupaten dan kota di provinsi betul-betul​ menerima dana alokasi umum secara penuh.
"Selain itu, kurang koordinasi antara Kemendikbud dan Disdik, menjadi alasan peningkatan pendidikan sulit. Tentu ini juga berdampak terhadap kondisi guru," katanya. (Ati)
