JAKARTA, KRjogja.com - Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu (Ditjen PDTu) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Daerah Tertentu Tahun 2019 di Jakarta pada 27-29 Agustus 2018 untuk mendorong percepatan pembangunan di 50 daerah tertinggal di seluruh Indonesia,
Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi dalam pernyataannya yang diterima Jumat (30/8/2018) menyatakan, bagi daerah yang penyerapan anggarannya masih rendah agar dipacu lagi serta evaluasinya diperketat. "Demikian juga Pemda diharapkan betul-betul memberikan perhatian terhadap kelengkapan data dukung dan dokumen lainnya agar kegiatan berjalan lancar," jelasnya.
Sementara Plt Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu, Kemendes PDTT Aisyah Gamawati menyampaikan tentang pokok-pokok bahasan yang menjadi prioritas program dan lokasi pengembangan daerah tertentu tahun 2019 sebagai tahun terakhir RPJMN 2015-2019 dalam mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal serta perlunya koordinasi dan dukungan Kementerian/Lembaga sektor terkait.
“Saat ini ada 54 kabupaten yang masuk kategori daerah rawan pangan, 23 kabupaten perbatasan, 95 kabupaten rawan bencana dan 58 kabupaten pulau kecil dan terluar yang menjadi perhatian dari program kerja Ditjen PDTu. Dan untuk bantuan pendanaan 2019, kita fokuskan pada 50 kabupaten dari 122 kabupaten daerah tertinggal yang merupakan bagian dari program dan target kerja direktorat tahun 2015 – 2019,†tutur Aisyah.
Untuk diketahui bahwa tahun 2019 ada 50 Kabupaten tertinggal di seluruh Indonesia yang akan kembali menjadi sasaran program kerja. Hal itu juga meliputi daerah-daerah berkarakteristik tertentu, seperti daerah rawan pangan, rawan bencana, pasca bencana, daerah pulau-pulau kecil dan terluar serta daerah perbatasan yang masih kekurangan ketersediaan sarana dan prasarana dasar sosial ekonomi masyarakatnya.
Selain itu, pengembangan potensi sumber daya unggulan yang produktif dan prospektif juga dapat mengangkat kualitas masyarakat. Dari 50 Kabupaten ini sasarannya di antaranya Kabupaten Aceh Singkil, Kepulauan Mentawai, Manggarai Barat, Kayong Utara, Konawe Kepulauan, Tojo Una Una, Sambas, Bengkayang, Bima, Ende, Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya, Biak Numfor, Yapen, Alor, Lebak dan Pandeglang.
Berbagai kegiatan akan dikerjakan dalam rencana kerja tahun 2019, di antaranya pembangunan sarana air bersih, pengembangan desa wisata, pengadaan kapal barang dan penumpang untuk pulau kecil dan terluar. Begitu juga pengembangan potensi sumberdaya potensial, seperti perluasan ladang garam dan rumput laut, perbaikan sarana jalan, penyediaan alat early warning system (EWS), pembangunan embung, penyediaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, juga penguatan masyarakat adat melalui festival budaya. (Ful)
