JAKARTA, KRJOGJA.com - Pemerintah diminta segera membenahi data penerima program bantuan sosial (bansos). Sebab perbedaan data di antara instansi pemerintah membuat bansos berupa Program Keluarga Harapan (PKH), beras untuk warga sejahtera (rastra) ataupun bantuan pangan non-tunai (BPNT) tidak tepat sasaran.
Ini diungkapkan Ketua DPR Bambang Soesatyo dalam keterangannya mengatakan, seyogianya ada koordinasi antara Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah daerah tentang pihak yang berhak menerima bansos.
Menurutnya, harus ada pemutakhiran data penerima program prorakyat yang jadi andalan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.
“Lakukan pemutakhiran data bersama agar terdapat keseragaman data mengenai penerima bansos sehingga penyaluran bantuan sosial tepat sasaran,†ujarnya, Jumat (10/8/2018).
Politikus Golkar ini juga meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah mengerahkan aparatur di tingkat kelurahan untuk mendata warga secara berkala.
Menurutnya, pendataan itu juga untuk memastikan penerima bansos sesuai dengan kriteria sebagai warga miskin.
“Melalui pendataan secara berkala akan diketahui warga yang dikategorikan miskin sesuai dengan kriteria penerima bantuan sosial dan setiap program bantuan dapat menggunakan satu sistem basis data yang sama,†tutur dia.
Selain itu, dia juga mendorong Kemensos bersama instansi terkait untuk melakukan evaluasi atas penyaluran bantuan sosial selama ini. “Agar penyaluran bantuan sosial di tahap selanjutnya dapat lebih tepat sasaran,†tandas dia.(*)
