JAKARTA, KRJOGJA.com - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengukuhkan tiga Profesor Riset baru di Jakarta Kamis (26/7 2018). Ketiga ilmuwan yang dikukuhkan tersebut adalah Dr. Asvi Warman Adam dari Pusat Penelitian Politik LIPI, Dr. Sarip Hidayat dari Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, dan Dr. Syachrumsyah Asri, S.H., M.Si. dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Ketiganya berasal dari berbagai bidang keilmuan yang berbeda, yakni bidang sejarah sosial politik, desentralisasi dan otonomi daerah, serta kebijakan publik.
Asvi Warman Adam, peneliti Pusat Penelitian Politik LIPImenyampaikan orasi ilmiah dengan judul "Dampak G30S: Setengah Abad Histografi Gerakan 30 September 1965. Dalam orasinya, Asvi mengungkapkan bahwa historiografi Gerakan 30 September (G30S) yang membahas tulisan-tulisan yang terbit sejak tahun 1965 sampai 2017 (bahkan ada tiga buku pada awal 2018) terbagi atas tiga periode yang ternyata beririsan dengan perkembangan politik nasional.Â
"Pemberantasan PKI dilakukan dalam rangka penghancuran partai yang mengklaim memiliki 3 juta anggota yang merupakan pendukung utama politik pemerintahan Sukarno. Kegiatan itu dilanjutkan dengan keluarnya Supersemar 1966, penahanan 15 menteri yang loyal kepada Sukarno, pembubaran Tajkrabirawa serta penguasan pers merupakan rangkaian dalam rangka mengambil kekuasaan dari Presiden Sukarno," kataAsvi Warman Adam di Jakarta, Kamis (26/7/2018).
Sarip Hidayat, peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, dia memaparkan orasi ilmiah dengan judul "Desentralisasi dalam Perpektif Relasi Negara dan Masyarakat: Mengurai Akar Persoalan dan Meretas Solusi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia".Â
Menurut Sarip Hidayat reformasi baik konsep maupun kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang bersifat pragmatis-parsialistik karena dibangun atas dasar penggalan peristiwa dapat dipastikan akan sangat sulit untuk menjawab persoalan bangsa. Solusi baik konseptual maupun kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang tepat untuk kepentingan bangsa harus bersifat holistik dan harus dibangun atas dasar rangkaian peristiwa.
Sementara itu, Syachrumsyah Asri, peneliti Kemendagri RI dalam orasinya mengupas topik "Kebijakan dan Strategi Pembangunan di Kawasan Perbatasan Kaltim dan Kaltara". Dikatakannya, pembangunan kawasan perbatasan perlu didesain sedemikian rupa melalui pendekatan kultural/perpaduan bottom up dan top down (social approach) guna melengkapi pendekatan yang sudah ada.
“Untuk itu, diperlukan political will, good will, dan kesungguhan pemerintah disertai dengan revolusi mental untuk mewujudkan pembangunan karakter bangsa sesuai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara trisakti dan Nawa Cita. (Ati)
