JAKARTA, KRJOGJA.com - Pengetahuan publik akan semakin berkembang jika didukung dengan literasi yang baik, sehingga publik semakin cerdas dan dapat turut aktif mengawasi pengelolaan keuangan negara secara baik dan benar.
Hal inilah yang mendasari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membuat terobosan untuk mendorong peran aktif publik dalam melakukan riset tentang tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara, yaitu dengan meresmikan Perpustakaan Riset Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara, yang berlokasi di lantai 1 kantor pusat BPK di Jakarta.
Peresmian dilakukan oleh Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar didampingi Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti Ainun Na'im, di Auditorium Lantai 2 Gedung BPK Jakarta, Kamis (28/06/2018).
Perpustakaan riset yang dibangun oleh BPK, mendukung riset tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara dengan menyediakan data, informasi, dan pengetahuan mengenai keuangan sektor publik yang terdiri atas 21.852 eksemplar buku, dengan 17.410 judul buku, serta e-book dan e-journal.
Sesjen Kemenristekdikti Ainun Na'im menilai hadirnya Perpustakaan Riset Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara yang didirikan oleh BPK menjadi bagian penting untuk literasi tata kelola keuangan.Â
"Perpustakaan riset ini diharapkan tak hanya untuk tempat koleksi buku, belajar, maupun membaca saja, lebih dari itu peneliti dapat menciptakan karya ilmiah, mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi," tutur Ainun.
Ainun menjelaskan, saat ini literasi membaca masyarakat Indonesia masih di peringkat 60, berada di bawah Thailand yang di posisi 59. Sedangkan dari minat menulis, Indonesia mencapai 12.000 tulisan per tahun, jauh dibawah India yang 60.000 dan China yang 140.000 per tahun.
"Masyarakat kita lebih banyak tertarik membaca di sosial media, boleh saja membaca di sosial media, tapi dengan konten yang bermanfaat terkait ilmu pengetahuan dan teknologi," jelas Ainun.
