JAKARTA, KRJOGJA.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Bambang Subiyanto menjelaskan fokus Penelitian kita mampu meningkatkan daya saing dan perekonomian untuk menjadi negara maju.
"Kita tahu pembangunanan infrastruktur dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian. Pasalnya, hingga saat ini Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara lainnya terkait dua bidang tersebut," ungkap Bambang Subiyanto, Rabu (25/04/2018)
Bambang Subiyanto mengatakan, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan tenaga kerja yang murah dan Sumber Daya Alam (SDA) saja untuk membuat negara ini semakin maju. “Namun juga harus memikirkan bagaimana untuk mendorong daya saing dan meningkatkan perekonomian,†katanya dalam pidato sambutan diskusi The 3rd Thee Kian Wie Lecture Series di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (25/4).
Bambang menjelaskan Indonesia harus belajar dari pengalaman mendiang Thee Kian Wie yang mempunyai jasa besar bagi pengembangan penelitian ekonomi LIPI. Indonesia juga perlu belajar dari pengalaman sejarah tata kelola ekonomi yang menunjukkan kekeliruan dalam melakukannya akan berujung pada krisis multidimensi.
Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Wahyu Utomo mengatakan, hubungan infrastruktur dan perekonomian sangat erat. Salah satu contohnya adalah masih banyaknya persoalan yang melanda pembebasan lahan terkait perencanaan dan penyiapan Proyek Strategis Nasional.
Berdasarkan kajian yang dilakukannya, pada akhir tahun 2017 sebanyak 33% isu utama dalam Proyek Strategis Nasional berkaitan dengan perencanaan dan penyiapan proyek. Isu tersebut diikuti oleh 26 persen isu pembebasan lahan, yang pada akhir tahun 2016 merupakan isu utama terkait penyediaan PSN. Berbagai isu lainnya adalah pendanaan, perizinan, dan pelaksanaan konstruksi.Â
Menurut dia, untuk isu isu pengadaan tanah, pemerintah membentuk Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), satuan kerja di Kementerian Keuangan yang berfungsi memberikan layanan publik di bidang pengelolaan aset negara serta untuk memastikan ketersediaan dana pengadaan tanah.
“Pemerintah juga telah melakukan sejumlah reformasi guna mendukung percepatan penyediaan infrastruktur, yaitu reformasi di bidang fiskal, institusi dan peraturan. Kami LIPI untuk bersama-sama memikirkan bagaimana agar pembangunan infrastruktur di Indonesia bisa terus berjalan secara berkesinambungan ke depannya,†ujarnya
