Pengamat IPB: Kisruh Harga Beras Berawal dari Data Kementan yang Kacau

JAKARTA (KRjogja.com) - Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas mengatakan, data yang tak akurat untuk produksi beras dinilai menjadi biang keladi kisruhnya isu soal beras. 

Untuk itu Kementerian Pertanian (Kementan) dinilai menjadi pihak yang  paling bertanggung jawab dari melonjaknya harga beras di awal tahun. Pasalnya adanya pernyataan swasembada beras serta adanya surplus beras sebanyak 17,6 juta pada akhir 2017 lalu.

“Karena datanya kacau balau, tidak akurat, yang menyebabkan tatakelola pangan kita menjadi kacaubalau pula. Selain itu klaim Kementan yang menyatakan adanya surplus beras sebanyak 17,6 juta pada akhir 2017 lalu, telah membuat pemerintah terlena,” kata Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas, di Jakarta, Selasa (6/2).

Dikatakan, data produksi dari Kementan memang kerap kali dipertanyakan sejumlah pihak. Pasalnya, apa yang tertera dalam data, sering tidak sesuai dengan realitas yang ada di lapangan. Kementan berkali-kali menyatakan produksi beras nasional tercatat surplus.

Sementara itu Direktur Utama Bulog, Djarot Kusumayakti  mengatakan, stok Bulog memang sudah terlihat mulai menurun sejak Desember 2017. Hingga saat ini, posisinya terus menurun dan hanya berada di angka 700 ribu ton per 4 Februari 2017.

“Kami sudah melaporkan kepada kementerian-kementerian terkait sejak November kemarin soal stok beras ini. Ke Kemenko Pererekonomian, ke Kementerian Pertanian, juga ke Kementerian Perdagangan” kata  Djarot.

Sedangkan menurut Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo pun senada. Ia menyatakan, ketesediaan beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) sendiri tercatat terus mengalami penurunan. Posisi stok Minggu (4/2), berada pada angka 22.707 ton perhari, seperti dilansir Antara. Padahal, dalam kondisi normal rata-rata stok beras berkisar pada 25.000-30.000 ton per hari.

Kondisi penurunan stok inilah yang menjadi alasan Kementerian Perdagangan memutuskan mengimpor 500 ribu ton beras yang didatangkan dari Vietnam dan Thailand pada akhir Januari. Keputusan ini diambil sebagai upaya menutupi kebutuhan konsumsi sekitar 2,4 hingga 2,5 juta ton per bulan.