JAKARTA, KRJOGJA.com - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta berharap Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Mayjen (Purn) Djoko Setiadi yang baru saja dilantik untuk bisa segera bekerja cepat dan sistematis menata sistem keamanan siber di Indonesia.
"Dengan posisi langsung dibawah Presiden, BSSN mestinya powerfull dan harus bisa bekerja cepat mengingat perkembangan teknologi amat pesat, sementara ancaman siber semakin luas dan berbahaya," jelas Sukamta dalam keterangannya, Rabu (3/1/2018).
Sekretaris Fraksi PKS ini menganggap ancaman siber saat ini sudah semakin nyata dan berbahaya karena bisa berwujud serangan fisik, serangan logika, serangan informasi, bahkan serangan budaya.
"BSSN diharapkan mampu mengantisipasi berbagai jenis serangan tersebut dengan mengkoordinasikan berbagai sektor terkait," ujarnya.
Sukamta juga menyoroti masih adanya carut marut soal Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal yang merupakan basis data kependudukan yang sangat sentral. Masalah ini, lanjut Sukamta sangat berkaitan dengan perlindungan dunia siber di Indonesia.
"Soal NIK sangat terkait dengan perlindungan data secara siber, ini termasuk hal yang harus segera dibenahi. Maka kami berharap RUU perlindungan data pribadi untuk segera dibahas," tegas Sukamta.
Hari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Mayjen Djoko Setiadi sebagai Kepala BSSN. Pelantikan berdasarkan‎ Keppres Nomor 173/P/2017 tentang Pemberhentian Kepala Lemsaneg dan Pengangkatan Kepala BSSN tahun 2017-2022. (*)
