JAKARTA.KRJOGJA.com - Membuka dialog dengan pemerintah dan Angkasa Pura I (AP I) dinilai sebagai solusi terbaik bagi warga yang masih mempertahankan lahannya di sekitar pembangunan Bandara Kulon Progo. Pasalnya, pembangunan bandara sudah berjalan dan juga menyangkut kepentingan publik.
Â
"Penanganan lahan juga sudah memenuhi ketentuan. Warga yang masih bersikeras menolak pembangunan bandara baru Yogyakarta Kulon Progo sebaiknya lebih mengedepankan dialog untuk menyampaikan hal hal yang dirasa kurang kepada pemerintah," kata Guru Besar Transportasi UGM yang juga tim ahli Gubernur DIY untuk percepatan pembangunan Provinsi DIY, Danang Parikesit, di Jakarta,Sabtu,(16/12/2017).
  Â
Selanjutnya, kata dia, pemerintah pun jangan lagi berpaku kepada penanganan formal tapi harus bekerja lebih jauh dengan mengedepankan pendekatan aspek sosial dan kultural. "Sekarang saya melihat apa yang dilakukan pemerintah semuanya sudah memenuhi aturan dan ketentuan. Mulai dari pembelian tanah, mekanisme pembayaran, sampai kepada penyediaan rumah," jelas Danang.
Bahkan pemerintah pun telah melakukan pelbagai langkah untuk memenuhi hak-hak penduduk, termasuk kelangsungan usaha dan kesempatan kerja. "Gubernur DIY dan Pemerintah Kulon Progo pun sudah banyak melakukan pendekatan," ujar Danang.
Namun demikian, Danang mengakui hingga saat ini masih ada sekitar 20 an penduduk yang melakukan penolakan. Disinilah,peran aktif pemerintah baik pemerintah pusat apakah itu Kemenhub,PT Angkasa Pura 1 ,Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
Sebaiknya, kata dia, jangan terlalu mengedepankan pendekatan formalistik semata. Dengan hanya berpaku kepada pembayaran ganti rugi, penyediaan rumah, lapangan kerja dan kesempatan usaha.Â
Sebaiknya, menurut Danang, dilakukan sosialisasi bahwa mereka yang telah rela melepas tanah rumah dan pindah rumah dari situ merupakan pahlawan pembangunan yang patut diapresiasi. "Ini kali masalahnya, warga yang terkena pemindahan sebaiknya diapresiasi lebih jadikanlah mereka pahlawan pembangunan , bukan hitung hitungan atas berapa harga tanah dan berapa harga rumah saja, "paparnya lagi.Â
Konkritnya, Pemerintah Kulon Progo membuka desk khusus yang akan menjembatani keperluan komunikasi antara pemerintah dan penduduk. Desk ini harus terdiri dari gugus tugas yang melibatkan semua potensi misalnya Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Dinas Perdagangan.Â
