JAKARTA, KRJOGJA.com - Pemerintah mengajukan pengurangan subsidi energi, yaitu bahan bakar minyak (BBM), elpiji, dan listrik dalam postur sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 ke Badan Anggaran (Banggar) DPR.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, subsidi energi diusulkan Rp 103,4 triliun pada Rancangan APBN 2018. Namun, usulan tersebut dikurangi Rp 8,8 triliun menjadi Rp 94,5 triliun dalam postur sementara APBN 2018.
‎"Untuk sisi subsidi telah disepakati arti di dalam asumsi ini adalah sebesar Rp 94,5 triliun. Ada penurunan Rp 8,8 triliun dari pagu RAPBN 2018," kata Sri Mulyani, saat rapat dengan Banggar DPR, di Rabu (4/10/2017).
Sri Mulyani menyebutkan subsidi yang dikurangi antara lain subsidi BBM tahun berjalan dalam RAPBN 2018 diusulkan Rp 10,4 triliun diturunkan menjadi Rp 10,3 triliun. Kemudian subsidi elpiji turun dari usulan RAPBN 2018 Rp 40,7 triliun menjadi ‎Rp 40,6 triliun.
"Subsidi BBM dan elpiji turun Rp 4,3 triliun," ujar dia.
Adapun subsidi listrik, dalam RAPBN 2018 diusulkan Rp 52,2 triliun, kemudian diusulkan turun Rp 4,6‎ triliun dalam postur sementara APBN 2018. Jadi, subsidi listrik menjadi Rp 47,7 triliun.
Sri Mulyani mengungkapkan, penurunan subsidi energi diusulkan karena pemerintah juga mengusulkan acuan nilai tukar rupiah dipatok menguat dari 13.500 menjadi 13.400 per dolar Amerika Serikat dalam postur sementara APBN 2018. Selain itu, juga ada pembayaran subsidi pada tahun berikutnya (carry over).
"Karena perubahan kurs dan carry Rp 5 triliun (untuk subsidi BBM dan elpiji), serta subsidi listrik yang turun akibat perubahan asumsi kurs dan adanya kebijakan carry over 5 triliun," tutur Sri Mulyani.(*)
