JAKARTA, KRJOGJA.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengapresiasi survei yang digelar Polling Center bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai masukan untuk perbaikan.
Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa rekrutmen CPNS dipersepsikan sebagai salah satu sektor yang rentan korupsi.
Jika mendalami hasil survei tersebut, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman mengatakan penyebab utama seleksi CPNS masih dipersepsikan rentan korupsi adalah karena warisan persepsi.
"Masih ada masyarakat yang memiliki persepsi kurang baik dengan seleksi CPNS. Mereka berpikir kelulusan ditentukan karena sogokan atau koneksi seperti zaman dulu,†ujar Herman dalam keterangannya, Minggu (23/7/2017).
Praktik korupsi pada seleksi CPNS bukan kondisi riil saat ini. Banyak masyarakat terkecoh iming-iming oknum/calo yang menawarkan seolah-olah bisa membantu menjadikan CPNS.
Pasca terbitnya UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), kebijakan dan manajemen ASN termasuk dalam fase rekrutmen telah berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang relatif bebas dari KKN.
Implementasinya antara lain dengan menggunakan dukungan teknologi informasi. Mulai dari pengusulan formasi melalui e-formasi, pendaftaran secara online, serta pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT).
Seleksi CPNS sepenuhnya menggunakan CAT yang hasilnya secara real time dapat dimonitor. Mulai tahun ini, Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) juga akan menggunakan CAT. “Kalau pakai CAT sulit dimanipulasi. Pelaksanaannya sangat fair,†jelas dia.
