JAKARTA, KRJOGJA.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menganggap rencana pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai langkah final. Pancasila sebagai prinsip dasar negara Indonesia adalah keputusan para pendiri bangsa yang tidak bisa diganggu gugat.
"MUI yang terdiri dari NU dan Muhammadiyah itu sudah memiliki sikap yang jelas dan tegas bahwa kami mengamini dan memilih bahwa ini final," kata Wakil Ketua Komisi Hukum MUI, Ikhsan Abdullah.
Menurutnya, sejak 1939 ketika muktamar Nahdlatul Ulama dihelat, para pendiri bangsa telah mempelajari soal pemerintahan khilafah. Para generasi penerus diminta mempelajari sejarahnya.
"Baik secara agama, berarti dia tidak cinta tanah air. Baik secara negara, karena kita sudah punya NKRI berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Kehilangan legitimasi berarti dia tidak akan didukung semua elemen bangsa," kata dia.
Ia berpendapat langkah pemerintah bukan untuk menekan ormas keagamaan. Namun menurutnya, hal itu untuk meluruskan suatu masalah dan menggunakan tindakan terukur dengan mengacu kepada UU Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi massa. (*)
